Banner sumsel

KPK : ‘Harga’ Jabatan di Pemkab Cirebon Dibandrol Rp50-200 Juta

JAKARTA,koranindonesia.Id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan penetapan tarif pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi jabatan tertentu yang diterapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Bupati Cirebon memberi tarif bagi pejabat yang mau menempati sebagai kepala dinas maupun camat beragam nilainya. Untuk menduduki posisi Camat ditarif senilai Rp50 juta, eselon 3 Rp100 juta dan eselon 2 Rp 200 juta.

“Tarif ini relatif, tergantung tingkatan dan strategis atau tidaknya jabatan di Pemkab Cirebon. Sementara uang diterima oleh tersangka Sunjaya setelah pejabat tersebut menempati jabatan baru,” katanya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Dengan memperjuangan kursi jabatan, KPK menetapkan Sunjaya sebagai tersangka suap bersama Sekretaris Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Sunjaya dan Gatot diduga terlibat perkara jual beli jabatan di Pemkab Cirebon.

“KPK memperoleh sejumlah bukti dalam kasus ini berupa uang tunai dengan total Rp385,9 juta. Dari jumlah itu, Rp100 juta di antaranya diduga berasal dari Gatot sebagai hadiah atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Bidang PUPR Kabupaten Cirebon,” tandasnya.

Selain barang tersebut, KPK juga  mendapat bukti lainnya seperti bukti setoran senilai Rp6,4 miliar, yang diduga mengalir ke rekening milik Sunjaya. Uang yang ditampung di rekening atas nama orang lain itu terkait sejumlah proyek yang berlangsung di Kabupaten Cirebon. (Erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.