Banner sumsel

KPK Geledah Kantor Operasional Meikarta di Tangerang Selatan

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor operasional Meikarta di Tangerang Selatan (Tangsel) Banten, Rabu (17/10/2018).

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan kantor tersebut terkait dengan kasus suap perluasan lahan Meikarta di Cikarang, yang terjadi antara Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

“Salah satu lokasi penggeledahan adalah kantor pusat dan kantor operasional Meikarta,” katanya kepada wartawan, Rabu (17/10/2018).

Dijelaskan Febri, selain menggeledah kantor Meikarta, penyidik juga fokus menyisir ruang Billy Sindoro. Termasuk kediaman pribadi Billy Sindoro dan Neneng Hasannah. Bahkan, pengeledahan sudah dilakukan KPK di ruang kerja Billy Sindoro dan kediaman tersangka suap Meikarta.

“Kita mengamankan sekitar empat koper dokumen yang diangkut ke dalam mobil operasional. Tapi kita belum bisa memberitahu apa isi dokumen yang dibawa satgas KPK itu disini,” terangnya lagi.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah Bupati Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. (FOTO/IST)

Selain itu , pihak PNS juga ikut dicokok KPK adalah Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Untuk pihak swasta, selain Billy Sindoro, KPK juga menangkap Konsultan Lippo Grup Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Grup Henry Jasmen. Semua tersangka diduga kuat melakukan transaksi suap dalam kasus ini.

Untuk barang bukti uang senilai SGD90.000, uang pecahan Rp100.000 berjumlah total Rp513 juta dan mobil Toyota Avanza dan Toyota Innova.

KPK menduga suap perizinan proyek ini, dibagi menjadi tiga fase dari total tanah seluas 774 hektar. Fase pertama 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar, dan fase ketiga 101,5 hektar. Semua pemberian suap ini diduga merupakan bagian komitmen fee awal dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas. Hingga saat ini, KPK menduga sudah ada realisasi Rp7 milliar melalui para kepala dinas.

(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.