Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

KPK Apresiasi Penyimpanan Barang Gratifikasi di Museum

Jakarta,koranindonesia.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi rencana Sekretariat Presiden untuk menyimpan barang-barang gratifikasi yang pernah dilaporkan Presiden Jokowi di Museum Gratifikasi. Museum yang akan dibangun tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai fasilitas pembelajaran.

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Selasa (16/2/2021, Plt Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat, beberapa waktu lalu sudah menyerahkan 12 item barang gratifikasi senilai Rp8,7 miliar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Syarief menyebutkan barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada 15 Mei 2019 lalu.

“Melalui surat Keputusan Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 KPK memutuskan ke-12 barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara,” jelasnya.

Ke-12 barang Gratifikasi yang diserahkan KPK tersebut berupa:

  1. Satu buah lukisan bergambar Ka’bah
  2. Satu kalung dengan taksiran emas 18 karat
  3. Satu buah gelang dengan taksiran emas 18 karat
  4. Satu pasang anting dengan taksiran emas 18 karat
  5. Satu buah cincin dengan taksiran emas 18 karat
  6. Satu buah jam tangan Bovet AIEB001
  7. Satu buah cincin bermata blue saphire 12,46 karat
  8. Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat
  9. Satu buah pulpen berhias berlian 17,57 karat
  10. Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire)
  11. Dua buah minyak wangi, dan
  12. Satu set Al-Quran

Atas alasan keamanan, tambah Syarief, barang-barang tersebut tidak dibawa ke KPK tetapi tetap di Kantor Setpres selama KPK dan tim appraisal melakukan penilaian atas barang-barang tersebut, yang kemudian dilakukan klarifikasi, analisa dan proses serah terima dari KPK kepada DJKN.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan rencana penyimpanan barang-barang tersebut di museum, maka Setneg sebagai Satker akan mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kemenkeu atas ke-12 barang tersebut.

“PSP juga akan diajukan atas barang-barang yang pernah dilaporkan ke KPK di tahun 2017 oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lainnya dari Raja Salman yang nilainya mencapai Rp108 Miliar,” ungkapnya.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.