Banner Pemprov 2020
Muba 21 Juli

KPAI Sebut Aduan PPDB Terbanyak di Dua Provinsi Ini

JAKARTA, koranindonesia.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan PPDB dari berbagai daerah di Indonesia. Ada total sebanyak 75 pengaduan sejak 27 Mei hingga 28 Juni 2020.

Dari 75 pengaduan tersebut yang tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yakni 49 pengaduan (65,33% dan 34,67% berasal dari Jawa Barat (kota Bekasi, kabupaten Bekasi, kota Bogor, kab. Bogor, dan kota Depok), Jawa Timur (Pasuruan, Sidoardjo, dan Pasuruan) Jawa Tengah (Purwokerto), D.I. Yogjakarta (Bantul), Banten, Lampung (Bandar Lampung), Kalimantan Tengah (Palangkaraya), dan Sumatara Utara (Padang Sidempuan, kota Medan, dan Binjai).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebutkan bahwa engaduan masalah teknis mencapai 21,33% dan pengaduan terkait kebijakan 78,67% dengan rincian, 6,67% terkait masalah dpomisi/KK; 2,67% tentang masalah jalur prestasi, 1,33% masalah perpindahan orangtua, dan dugaan ketidaktransparan PPDB di suatu sekolah dan ada laporan juga bahwa PPDB di kota Bogor tetap menggunakan kriteria kedua nilai raport, tidak seuai dengan Permendikbud juga.

“Adapun yang tertinggi adalah terkait kebijakan usia dalam PPDB DKI Jakarta sebanyak 66,67%,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Menurutnyam persoalan teknis diantaranya adalah server lemot sehingga berdampak pada keterlambatan verifikasi data. Calon peserta didik salah mengisi data saat mendaftar online, ada yang mencurigai transparansi panitia PPDB, dan ada orangtua siswa yang melaporkan bahwa pendaftaran luring (luar jaringan) ternyata tidak menerapkan protocol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak.

Sementara itu, pengaduan DKI Jakarta yang didominasi oleh keberatan atas kriteria usia, banyak didominasi para orangtua yang menceritakan kesedihannya karena anak-anaknya terpukul secara psikologis karena tidak diterima di semua sekolah negeri pada jalur zonasi karena usianya muda, padahal rumahnya sangat dekat dengan sekolah yang dituju.

“Ada yang unik adalah kasus di Cipinang Muara, dimana anaknya tidak diterima di semua SMPN yang menjadi zonasinya, padahal tersedia 24 sekolah, karena faktor usia. Anak pengadu berusia 12 tahun 5 bulan 5 hari saat mendaftar,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima KPAI, bahwa anak yang diterima di zonasi SMP Cipinang Muara tertua 14 tahun 11 bulan, dan termuda 12 tahun 5 bulan 8 hari. Sementara usia normal masuk SMP sesuai dengan wajib belajar SMP adalah tahun 13 tahun jadi usia yang diterima masih dalam batas normal.

Artinya, anak-anak yang diterima masih anak usia sekolah di bawah usia maksimal yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.
Ia menuturkan, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta terkait 8 (delapan) pengaduan tentang kriteria usia dalam PPDB DKI Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 25 Juni 2020, pukul 15.00 – 17.10 wib tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, dan jajaran pejabat Disdik DKI Jakarta yang menangani PPDB 2020. Dari KPAI hadir Susanto (Ketua KPAI) dan Retno Listyarti (Komisioner bidang pendidikan) beserta staf.

“KPAI meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya terkait pengaduan keberatan atas penggunaan usia dari tua ke muda yang menjadi kebijakan Disdik DKI Jakarta. KPAI mempertanyakan, memgapa tidak diurut berdasarkan jarak rumah ke sekolah, tetapi mengunakan usia tua ke muda,” pungkasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.