Korban Gempa di Lombok Utara, Bantuan Pemerintah Masih Sekedar Janji

JAKARTA,koranindonesia.Id –Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan trauma healing pada korban terdampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (1/10/2018).

Selain itu , Fadli Zon, juga berdialog dan menerima aspirasi di dua lokasi pengungsian posko Kecamatan  Pemenang, Lombok Utara terkait proses percepatan pemulihan pasca gempa.

Menurut Fadli dalam siaran pers yang diterima koranindonesia.Id di Jakarta, kemarin, ada tiga poin utama yang disampaikan warga diantaranya terkait rumah hunian sementara (Huntara), pemberian dan pencairan dana Rp 50 juta serta terkait jaminan hidup (Jadup) Rp 10.000 per orang.

Menerima aspirasi tersebut, Fadli Zon berjanji akan meneruskan ke pemerintah agar segera mempercepat bantuan rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat gempa. Sebab, lebih dua bulan, pengungsi tidur dalam tenda-tenda darurat. Ketika hujan, tanah sekitar tenda becek.

“Masyarakat juga mengeluhkan rencana mekanisme penyaluran bantuan yang sangat memberatkan dengan birokrasi rumit. Pemberian dana 50 juta per KK belum juga bisa dicairkan. Baru 1.478 KK penerima dana bantuan rehabilitasi rumah di Kabupaten Lombok Utara dari jumlah rumah rusak berat sebanyak 28.052 unit,” terang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Tapi sampai hari ini dana itupun belum bisa dicairkan. Tak sesuai apa yang disampaikan Presiden ketika mengumumkan dana tersebut. Malah kini dana Rp 50 juta tersebut konon akan diarahkan melalui penyaluran kelompok dengan berbagai syarat baru.

Soal jadup Rp. 10.000 per orang, mereka minta segera direalisasikan. Korban gempa kesulitan dapat pekerjaan dan pendapatan. Hidup mereka tergantung dari bantuan sementara ini.

Selain ke posko bencana, Fadli Zon juga mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara. Menggelar rapat terbatas sambil mendengar masukan anggota DPRD di “Ruang Rapat” darurat yaitu bedeng terbuka di lokasi parkiran. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Sudirsah Sujanto.  Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon mendapat informasi terkait pemberian dana 50 juta per KK yang tak bisa dicairkan.

Masyarakat mengeluh bahkan sempat ribuan orang berunjuk rasa terkait lambannya pencairan bantuan. Salah seorang anggota DPRD mengatakan ada stagnasi penanganan bantuan. Masyarakat meminta agar mereka saja yang membangun rumah masing-masing dengan dana tersebut. Juklak dan juknis diserahkan pada pemerintah kabupaten.

Sebulan sebelumnya pada September lalu (11/9/2018) Fadli Zon berkunjung ke beberapa lokasi pengungsian di Lombok Barat.

Dari kunjungan kerja ini, Fadli Zon akan menyurati pemerintah dan pihak-pihak terkait agar segera mempercepat proses rehabilitasi penanganan bencana. “Kami ingin pastikan janji-janji dari pemerintah bisa diwujudkan, jangan berikan harapan palsu,”katanya.

Dijelaskan salah satu fungsi DPR mengawasi supaya pemerintah memberi bantuan pada masyarakat dengan nyata dan tepat sasaran. Terutama yang sifatnya jangka pendek dan menengah, yakni hunian sementara sebelum datang musim hujan.

“Kunker ini untuk melihat realitas penanganan bencana di lapangan setelah dua bulan. Belum banyak kemajuan di lapangan, koordinasi juga berantakan. Jangan sampai dikatakan beres tapi kenyataan di lapangan lambat, bahkan tak sampai sasaran,” kata Fadli Zon.(Mar)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.