Konflik Sisa Pembayaran Ganti Rugi Lahan, Warga Desa Gajah Mati Mengadu ke Pimpinan DPRD

PALEMBANG, koranindonesia.id – Puluhan warga Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (2/5/2019) siang mendatangi kantor DPRD Sumsel.

Kedatangan mereka tersebut untuk meminta anggota DPRD Sumsel memfasilitasi warga Desa Gajah Mati untuk mendesak PT Pratama Nusantara Sakti (PNS) membayar sisa ganti rugi lahan yang sejak 2014 belum dibayarkan.

“Kami mohon agar lahan kami yang digelapkan oleh PT PNS ini segera diganti rugi, kami berharap anggota DPRD Sumsel bisa menjadi fasilitator kami dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujar salah satu perwakilan masyarakat Desa Gajah Mati, Muhammad Harta.

Diakuinya, ada sisa seluas 2.396 hektar lahan milik masyarakat yang diduga digelapkan perusahaan. “Ada 30 orang pemilik lahan seluas 2.396 hektar ini, yang ganti ruginya belum dibayarkan perusahaan perkebunan tebu tersebut,” katanya di DPRD Sumsel.

Sementara itu di kesempatan yang sama, mantan Kades Gajah Mati M Heriyanto menerangkan, sejak 2014 silam, perjanjian awal lahan dibeli perusahaan untuk dijadikan perkebunan tebu PT Pratama Nusantara Sakti (PNS). Sejumlah lahan milik warga diukur lahannya oleh pihak perusahaan, dengan total seluas 29.000 ha.

Namun demikian dijelaskannya, masih tersisa pembayaran lahan milik warga yang belum dilunasi perusahaan, karena terjadi selisih ukuran luas lahan yang dibebaskan antara warga dengan perusahaan.

“Tuntutan sisa lahan yang belum dibayar perusahaan kurang lebih Rp19 miliar. Pengukuran awal dilakukan pihak perusahaan dengan kepala desa dan tim desa. Jadi kasarnya, penggelapan ukuran lahan,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut puluhan warga ditemui Wakil Ketua DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, pihaknya akan segera mendatangi PT PNS untuk mempertanyakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan menemui pihak perusahaan untuk menindaklanjuti persoalan lahan ini yang sudah sejak lima tahun lalu belum ada kejelasan,” ujarnya.
(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.