Komnas Perempuan Minta Jangan Lagi Gunakan Istilah PSK. Ini Alasannya

JAKARTA, koranindonesia.id – Komnas Perempuan menolak istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Karena dari hasil pemantauan tidak ada seorang perempuan yang terjebak di dalam prostitusi itu karena kerelaan untuk memilih prostitusi sebagai pekerjaan.

“Maka kami menolak istilah pekerja seks komersial, karena dari sisi hasil pemantauan faktanya tak seorangpun perempuan yang ada di prostitusi mengatakan, itu pilihan kami, itu pekerjaan yang kami pilih dan itu suka-suka kami, itu nggak ada. Semua mengatakan sadar bahwa ini melanggar agama, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan ini siksaan buat kami, penderitaan buat kami yang ada di prostitusi,” terang Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, dalam Forum Legislasi “Berpeluangkah Prostitusi Masuk KUHP” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Menurut Sri, kalau dilihat dari hasil pemantauan dari alurnya pintu pertama hampir semua dilewati karena kekerasan. “Saya berikan contoh ada satu kasus, si Mbak ini , Kenapa dia bisa ada di lokalisasi?,” paparnya.

Pertama dia mengalami KDRT, keluar dari rumah kemudian dia kembali ke rumah orang tuanya, karena KDRT orang tuanya nggak mau menerima. “Kamu sudah ada dalam tanggung jawab suami, kalau ada masalah selesaikan sendiri, nggak boleh ada di sini kamu harus keluar dari rumah, pulang ke rumah suami,” jelas Sri.

Waktu di jalan bingung. Karena tak tahan lagi dengan KDRT yag dialaminya , kemudian dilihat oleh beberapa orang sebagai perempuan yang tengah mencari pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan. Sehingga di dekati, kamu mau kemana, kenapa bingung dan dan sebagainya, maka dalam posisi itulah kemudian dimanfaatkan, dibawa ke lokalisasi dan dia baru tahu bahwa itu adalah lokalisasi prostitusi dan pada akhirnya terjadi hingga bertahun-tahun.

“Ingat bukan dia menikmati, tetapi setiap kali dia menabung supaya dia bisa keluar dari prostitusi, untuk pemberdayaan ekonominya dia mau buka warung dan sebagainya, setiap kali pula orang yang menjadi mucikarinya bahkan ada namanya , pengaman, pengawal, membuat bagaimana untuk menghalangi dia keluar dari prostitusi , bahkan usahanya kemudian menjadi gagal,” urai Sri.

Dijelaskannya, pengalaman ini bukan hanya satu atau dua orang bahkan hampir semua keluar dari ingin keluar dari KDRT justru dijebak dalam pelacuran.

Ketika ingin menjadi pekerja migran diperkosa, kemudian dibawa ke negara tujuan, tadinya di restoran ternyata dibawa ke lokalisasi dan itu kemudian terjadi bertahun-tahun, tanpa ada namanya perlindungan yang jelas.

“Dia mau pulang sudah enggak mungkin lagi, dia usaha sendiri oleh masyarakat di stigma sehingga pekerjaannya ini tidak bisa diterima, tidak dipercayai, pemulihannya tidak berjalan lalu dia mau kemana. Akhirnya para mucikari inilah yang kemudian membesarkan, bahkan ada istilah yang namanya Dimudahkan,” papar Sri.

Misalnya dari lokalisasi yang ada di Jakarta dia akan di rolling ke tempat lain di tempat lain dia menjadi mudah, ini orang baru dan situasi itu kemudian diciptakan terus-menerus sebagai sebuah siklus yang tidak ada habisnya.

Bahkan yang disebut dengan gaya hidup itu memang pola-pola yang diciptakan untuk membuat orang yang sudah merasa berdosa, bersalah, kehilangan harga diri, tidak bisa keluar nggak ada tempat untuk berlindung, mau cerita ke siapa.

“Sehingga mereka ya cerita antara mereka, pintu itulah yang kemudian diciptakan oleh jeratan prostitusi ini bahkan keluar pintu pun sudah nggak ada lagi pintu keluar, pasti kembali lagi kepintu semula. Jadi seperti orang dibuat kebingungan, tidak tahu lagi mana yang benar mana yang salah itu sudah nggak ada lagi dan saya kira ini nyambung dengan teori psikologi dimana orang kalau sudah dipermalukan maka energinya nol dan tak punya daya apapun,” pungkasnya.
(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.