Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Komisi III Soroti Penumpukan Tahanan di Sel Polda Sumut

JAKARTA, koranindonesia.id – Terbitnya Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 dianggap menjadi salah satu penyebab menumpuknya tahanan di sel Polsek dan Polres dibawah naungan Polda Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi III DPR RI Romo Muhammad Syafi’i saat mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, di Mapolda Sumut, dikutip koranindonesia.id dari dpr.go.id.

“Persoalan rutan dan lapas yang over kapasitas menjadi permasalahan yang harus segera kita carikan jalan keluarnya. Di masa pandemi Covid-19 ini, permasalahan tahanan kembali mengemuka karena Kemenkumham membuat aturan kepada tahanan yang akan dititipkan ke rutan atau lapas wajib mengikuti rapid test atau swab,” ungkapnya.

Permasalahan ini harus segera ditemukan solusinya, untuk itu, Komisi III DPR RI akan segera membahasnya bersama pemerintah dalam waktu dekat ini. “Kita akan duduk bersama dengan Menkopolhukam untuk memikirkan solusi dari permasalahan tersebut,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin berharap over kapasitas sel di milik Polda Sumut ini segera terselesaikan. Ia menyampaikan, sel Polda Sumut sebenarnya memiliki kapasitas 400 tahanan, namun saat ini tahanan yang ada di sel Polda Sumut mencapai 800 tahanan. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada penyebaran Covid-19 di rutan.

Di sisi lain, Kapolda Sumut mengungkapan, sebagai upaya pencegahan Covid-19, Polda Sumut telah membentuk Tim Begu Ganjang Pemburu Covid-19. “Tim ini melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian sembako dan masker. Juga melakukan upaya pencegahan berbasis komunitas, membentuk 264 kampung tangguh, pelaksanaan Ops Yustisi dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional,” paparnya.

(MT) 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.