Banner Pemprov Standar

Kisruh Kenaikan PBB, Ombudsman : Jika Mal Administrasi Harnojoyo Terancam Diberhentikan

PALEMBANG, koranindonesia.id – Persoalan naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup fantastis disoroti oleh Ombudsman, lantaran banyaknya laporan via telpon. Untuk itu akan dihadirkan tim ahli, bahkan jika ditemukan mal administrasi, Wali Kota Palembang Harnojoyo, bisa saja diberhentikan sementara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Selatan (Sumsel) Adrian Agustiansyah, usai memanggil pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ke Kantor Ombudsman di Jalan Sudirman, Jumat (17/5/2019).

Ombudsman menyoroti jika PBB sudah dilakukan penyesuaian sejak lima tahun lalu, apakah barang dan jasa wajar naik hingga di atas 300%. Adrian mengatakan, meski tidak datang secara langsung, tetapi laporan via telpon cukup banyak disampaikan kepada pihaknya dari masyarakat. Hal ini juga menjadi usul inisiatif Ombudsman. “Kita sudah panggil pihak Pemkot, kita menggali informasi terkait kenaikan PBB, proses hadirnya SK dan lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan Pemkot Palembang, sosialisasi telah dilakukan ke seluruh kecamatan. Kenaikan itu juga sesuai dengan Perda sehingga ada kaitannya dengan DPRD meski, nilai kenaikannya sesuai Perwali. Teknik penentuan harga pun dilihat dari transaksi BPHTB dua tahun terakhir.

Menurut dia, pihaknya secepatnya akan menghadirkan tim ahli terkait keluarnya kebijakan ini dan merencanakan menggelar public hearing. Juga akan turun ke beberapa spot atau langsung ke masyarakat.

“Kebijakan pemkot sebelumnya pajak dibawah Rp100.000 ke bawah gratis, sekarang Rp300.000. Menurut Pemkot ada 280.000 wajib pajak yang dibebaskan dan 116.000 yang normal. Kita akan bentuk tim lebih lanjut, kita harus lihat dari segala sisi, baik dari aturan dan sisi masyarakat,” terangnya.

Adrian menegaskan, nantinya setelah ada hasil akhir pemeriksaan dan jika ditemukan adanya mal adminiatrasi maka akan ada tindakan kolektif. Kemudian setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 14 hari hingga satu bulan, jika tidak dilaksanakan maka dilaporkan ke Ombudsman pusat untuk diluarkan rekomendasi.

“Berdasarkan Undang Undang Nomor 23/2014 pasal 351 ayat 4, bahwa kepala daerah jika tidak dijalankan rekomendasi maka akan diberhentikan sementara dan diikutkan diklat di Kemendagri. Karena rekomendasi harus dilaksanakan,” jelasnya.
(iya)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.