Banner sumsel

Kisruh Kenaikan Harga BBM Terjadi karena Pemerintah Tidak Konsisten

JAKARTA, koranindonesia.id – Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean menyebutkan, kekisruhan akibat kenaikan harga BBM jenis premium terjadi, karena pemerintah  tidak konsisten menjalankan kebijakan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan.

Hal ini menurut Ferdinand, diatur dalam Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan, Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).  “Persoalannya, pemerintah tidak konsisten menjalankan Perpres itu sehingga menjadi bermasalah,” ujar Ferdinan dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi?’ yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Nilai harga jual premium saat ini menurutnya, tidak ekonomis. Harga produksi sudah lebih tinggi dari harga jual. Harga ekonomi BBM jenis premium saat ini, sekitar Rp9.800. Sedangkan harga jual premium saat ini Rp6.550.

“Ada selisih harga yang harus ditanggung Pertamina. Beban yang ditanggung Pertamina ini sesungguhnya adalah subsidi. Seharusnya yang ditanggung badan usaha ini tidak boleh. Sebab, subsidi harus dari APBN,” papar Ferdinand.

“Kerugian Pertamina ini luar biasa, mencapai puluhan triliun setiap bulan. Saya prediksi kalau ini terus terjadi selama tiga bulan, Pertamina akan kolaps, apalagi utang Pertamina mencapai Rp150 triliun,” sambung Ferdinand.

Apakah fluktuasi harga BBM jenis premium ini melanggar konstitusi?  “Kalau menurut saya ada yang tidak sesuai konstitusi. Karena beban subsidi yang seharusnya ditanggung pemerintah, menjadi beban badan usaha (Pertamina). Ini seharusnya tidak boleh,” tuturnya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.