Banner sumsel

Ketua KPK : PP 43/2018 Berbahaya bagi Keamanan Pelapor Korupsi

JAKARTA, koranindonesia.id –  Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/ 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dimana pelapor bisa mendapatkan hadiah uang hingga mencapai Rp200 juta, dinilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo justru lebih berbahaya ketimbang PP terdahulu yaitu, PP Nomor 71/2000 yang menurutnya justru lebih menjamin keamanan dan keselamatan pelapor korupsi.

Bagi Agus, pelapor memberikan informasi tentang dirinya lewat KTP yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43/2018 ini berbahaya bagi keamanan pelapor.

“Waktu PP 43/2018 ini dibahas, kami dari KPK sudah memberikan masukan tetapi kelihatannya tidak diakomodir kedalam PP ini oleh pemerintah,” ujar Agus Rahardjo saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua, Pimpinan, serta Anggota Komite I DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Namun demikian, Agus tidak mempermasalahkan soal itu dan lebih menekankan bahwa strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi kedepannya membutuhkan strategi kolaboratif, kemitraan, partisipasi dan ownership atau kepemilikan.

Karena itu, KPK menyambut baik tindak lanjut dari Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu memindahkan Sekretariat Nasional dari Bappenas ke KPK. KPK menilai dengan adanya Sekretariat Nasional bersama di KPK maka pemerintah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun dapat bersinergi dengan strategi pencegahan KPK.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, mempertanyakan kepada KPK mengenai berbagai kasus besar yang mangkrak terutama kasus Century yang bernilai Rp6,7 triliun, soal PP Nomor 43/ 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  korupsi (tipikor), sampai pada strategi pencegahan korupsi KPK yang sejauh ini tidak banyak diketahui publik serta pelaksanan UU Nomor 31/ 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ketua KPK Agus Rahardjo (FOTO/NET)

Lebih lanjut, dalam penjelasannya di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI, Agus Rahardjo mengakui bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK belum mengubah secara signifikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini masih berada pada skor 37.

Karena itu, Agus menambahkan, KPK terus berupaya mengurangi IPK dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui, kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serentak dilakukan di tingkat pusat dan daerah, kolaborasi sesuai peran dan kewenangan, dan berkelanjutan.

Lebih jauh Agus menjelaskan, bahwa keempat upaya diatas sesungguhnya telah mendorong perbaikan kinerja KPK selama ini. Misalnya saja, ada Rp142,57 miliar nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sejak 2015-2018. Bukan hanya itu saja, sejak 2004-2018 aset yang dikembalikan ke negara sudah mencapai Rp1,296 triliun.

“Di forum raker ini, saya juga ingin menyampaikan kepatuhan DPD sejak 2004-2018 melalui pelaporan LHKPN baru mencapai 53,13%,” lanjut Agus mengingatkan.

Menyikapi pertanyaan DPD tentang upaya pencegahan korupsi, Agus menjelaskan saat ini KPK telah membentuk koordinasi supervisi (korsup) pencegahan di beberapa pemerintahan daerah di provinsi yang dianggap rentan korupsi.

Materi pencegahan mencakup peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk jual beli jabatan, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. “KPK akan kembangkan korsup di provinsi lainnya,” tandasnya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.