Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Capai 93,78 Persen

Jakarta,koranindonesia.id-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan capaian kepemilikan akta kelahiran anak secara nasional, pada 2020 mencapai 93,78 persen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Handayani Ningrum, dalam keterangannya usai rapat koordinasi akta kelahiran anak, pada Selasa (9/2/2021).

“Pada 2020 sudah mencapai 74.989.988 dari jumlah anak seluruhnya 79.964.264, artinya sudah tercapai 93,78 persen secara nasional,” kata Handayani.

Menurut Handayani, masih ada sejumlah daerah yang tingkat capaian kepemilikan akta kelahran di bawah target nasional.

Daerah-daerah tersebut antara lain Aceh 89,65 persen, Sumatera Utara 86,54 persen, Riau 91,11 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 76,67 persen, Sulawesi Tengah 86,55 persen, Sulawesi Barat 90,53 persen, Maluku 79,45 persen, Papua Barat 78,48 persen, dan Papua 47,57 persen.

Kemudian, terdapat 10 kabupaten/kota yang juga capaian akta kelahirannya rendah.

Daerah tersebut antara lain, Kabupaten Intan Jaya 5,43 persen, Kabupaten Nduga 10,92 persen, Kabupaten Yalimo 11,29 perse, Kabupaten Paniai 11,39 persen, Kabupaten Puncak 16,96 persen.

Selanjutnya Tolikara 18,33 persen, Kabupaten Kabupaten Lanny Jaya 20,26 persen, dan Kabupaten Puncak Jaya 20,56 persen.

“Ada juga yang tertinggi, sudah 100 persen. Seperti Kota Parepare, Kabupaten Pangandaran 99,99 persen, Temanggung, Wajo, Lampung Utara, Blora, Tojo Una Una, Way Kanan, dan Kediri,” urainya.

Menurutnya, daerah-daerah yang pencatatan akta kelahirannya masih rendah, kata dia, rata-rata terjadi di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil).

Ia menegaskan, hal itu salah satu permasalahan  dalam pencatatan kelahiran tersebut.

Masalah lainnya antara lain masih adanya sebagian masyarakat terutama yang tinggal di perdesaan belum memahami pentingnya akta kelahiran.

Ia menuturkan, terdapat masalah pencatatan kelahiran bagi anak yang dilahirkan dari orangtua yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan, dan ada sebagian orangtua yang tidak mau hanya dicantumkan nama ibunya saja dalam akta kelahiran.

Selain itu, pencatatan kelahiran anak dari orangtua yang menganut agama selain enam agama yang sah, perkawinan adat dan penghayat kepercayaan, dan organisasi yang tidak terdaftar juga menjadi masalah.

Termasuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya.

“Hal ini cukup banyak terdapat di daerah-daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan negara lain,” tambahnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, akan memanfaatkan tahun 2021 ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi dan Kependudukan (Adminduk).

“Kita mau fokus di peningkatan kualitas pelayanan. Jadi inginnya kita itu, programnya ada dua, yakni Dukcapil yang cepat dan akurat,” katanya.

Sejauh ini, kata Zudan, Dukcapil telah memiliki standar waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil  dan telah diketahui oleh tiap Dinas Dukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Kami menggelar rapat koordinasi zoom tiap 2 pekan sekali, dan juga menerapkan sistem reward and punishment untuk memotivasi para Kadis Dukcapil melalui sistem kompetisi,” tegasnya.(YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.