Banner sumsel

Kenaikan PBB Berlipat Ganda, Pemkot Palembang Dituding Tidak Pro Rakyat

PALEMBANG, koranindonesia.id- Kebijakan Pemerintah Kota Palembang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dianggap memberatkan masyarakat Palembang. Bahkan, warga menganggap pemerintah tidak pro rakyat.

Berbagai bentuk penolakan dilakukan termasuk melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Walikota Palembang. Demo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Palembang (AP3) menolak kebijakan pemerintah menaikkan PBB atas dasar perhitungan NJOP yang tidak rasional.

Koordinasi Aksi, Rubi mengatakan, kebijakan pemerintah ini sangat sewenang-wenang dan mengekploitasi keawaman masyarakat. Seharusnya rakyat tidak dijadikan eksperimen kebijakan pemerintah yang dibungkus target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini tidak sesuai dengan janji kampanye Harnojoyo dan Fitrianti Agustinda yang menjanjikan akan memimpin dengan kebijakan pro rakyat,” katanya, Jumat (17/5/2019).

Pemkot didesak untuk membatalkan kebijakan itu dan mengembalikan hak pajak yang sudah terlanjur dibayarkan berdasarkan kebijakan itu oleh masyarakat. “Kenaikan yang tidak rasional mencapai 300 persen, ini sangat memberatkan,” katanya.

Naiknya PBB yang berkali-kali lipat ini membuat warga pun mengecam enggan membayar pajak. Seperti yang diungkapkan Ahmad, ia hendak membayar pajak namun kenaikan sangat tinggi dan tanpa pemberitahuan.

Menurutnya, jika itu kebijakan pemerintah yang konon katanya pro rakyat, ia sangat kecewa. Kenaikan PBB seolah mencekik rakyat yang sudah sulit dengan banyaknya keperluan ekonomi lainnya.

“Saya berat untuk membayar pajak, sebab naiknya berkali lipat, dari sebelumnya biasa bayar Rp400 ribu jadi Rp2 juta. Bagaimana kami membayarnya, naiknya boleh, tapi yang benar saja jika memberatkan,” katanya. (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.