Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba Bayar Pajak

Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran Perumahan Rp 16,66 Triliun 

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Kementerian PUPR mengungkapkan alokasi anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun pada 2021. Besaran ini akan setara dengan 157.500 unit rumah subsidi.

 

“Untuk FLPP anggarannya sebesar Rp16,66 triliun, dengan jumlah unit yang bisa dilayani nantinya sebanyak 157.500 unit,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/2/2021).

 

Eko juga menambahkan, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) akan dianggarkan sebesar Rp8,7 miliar untuk 218 unit, tetapi alokasi anggaran ini bisa diperbesar sampai maksimal 66.750 unit.

 

Sedangkan untuk bantuan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp5,96 triliun. Nantinya akan digunakan bukan untuk penerbitan KPR baru, namun untuk membayar SSB ulang atau menggulung sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit di mana Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.

 

“Lalu untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), kami samakan jumlahnya untuk FLPP yakni 157.500 unit dengan jumlah anggarannya Rp630 miliar,” katanya dilansir dari Antara.

 

SBUM untuk untuk Penerbitan TA 2021 Rp4 juta termasuk untuk Papua dan Papua Barat dengan uang muka sebesar Rp10 juta.

 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengungkapkan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2020 menjadi penyaluran tertinggi kedua sejak 2010.

 

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, penyaluran dana FLPP tahun 2020 sudah ditutup sebesar 109.253 unit pada akhir Desember lalu. Penyaluran ini tertinggi nomor dua setelah tahun 2011 yang mencapai 109.593 unit.

 

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.