Banner Pemprov Agustus

Kementerian ESDM: Luas Lahan Pertambangan di Kalsel Capai 14 Persen

Jakarta,koranindonesia.id-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan terdapat 212 perizinan pertambangan di Kalimantan Selatan (Kalsel)  sampai Januari 2021.

Total luas izin pertambangan itu mencapai 14 persen dari wilayah Kalsel.
Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Lana Saria, melalui keterangannya, Minggu (24/1/2021).
“Luas lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan sangat kecil,” kata Lana.
Menurutnya, pembukaan lahan pertambangan di salah satu daerah terdampak banjir yakni Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, hanya  4,3 persen dari total luas wilayah izin pertambangan.
Selain itu, kata Lana, pemerintah telah melakukan  pembinaan dan pengawasan juga kepada pelaku usaha pertambangan.
“Diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS, tegasnya.
Di sisi lain, sepanjang tahun 2020 tercatat realisasi reklamasi pascatambang mencapai 9.694 ha atau melampaui target sebesar 7.000 ha.
Realisasi tahun lalu juga melebihi capaian tahun 2019 yang sebesar 7.626 Ha.

Lana mengatakan, Kementerian ESDM menargetkan reklamasi pascatambang mencapai 7.025 Ha pada 2021.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2020 meliputi pemenuhan penempatan jaminan reklamasi mencapai 93,42 persen dan pemenuhan penempatan jaminan pascatambang sebesar 92,68 persen.
Lana menegaskan sesuai Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, maka sanksi adminsitrasi bakal dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan reklamasi, jaminan pascatambang, dan pelaksanaan reklamasi.
“Sanksi adminsitrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin,” ujarnya.
Ketentuan ini kembali disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dimana pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan reklamasi  hingga tingkat keberhasilan 100 persen.
Ia  menambahkan, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM turut berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat terdampak banjir Kalsel.
Sebelumnya,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel menyebutkan  11 kabupaten/kota yang terendam banjir.
Kondisi terparah merendam Kabupaten Banjar, sedangkan wilayah lain seperti hulu sungai, khususnya Hulu Sungai Tengah (HST) debit air mulai berangsur turun.
Banjir di Kalsel menyebabkan sejumlah  sarana dan prasarana yang rusak, seperti jembatan , tanggul, dan jalan Trans Kalimantan. (YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.