Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba Bayar Pajak

Kemensos Lakukan Pendataan Kaum ‘Marjinal’

Jakarta,koranindonesia.id-Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna mengatakan, pihaknya terus mendata kaum marjinal atau telantar (masyarakat ekonomi lemah yang mengandalkan sambungan hidup dari penghasilan per hari-red), agar dapat mengakses layanan perekaman data kependudukan. Setiap warga negara berhak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).

“Merupakan hak mereka dan Kemensos mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas,” kata Idit dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).

Menurut Idit, KTP-El akan mempermudah para warga marjinal untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta bantuan dari lembaga lainnya.

“Ke depan, ketika mereka sudah punya KTP-El akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos, tapi dari kementerian atau lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP-El,” ungkapnya.

Idit menuturkan, model perekaman data bagi warga marjinal ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos di daerah.

“Nantinya balai tersebut akan melakukan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil setempat,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perekaman data kependudukan dilakukan dengan metode jemput bola.

“Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal atau telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data,” urainya.

Zudan menegaskan, perkembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini makin membaik.

Menurutnya, terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83% pada 2020, kini sudah mencapai 90,3%.

“Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3%,” tambahnya. (YDR)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.