Kemensos Dukung Transparansi Anggaran Program Kerja

9 Feb 2021, 16:45 WIB

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Dadang Iskandar, saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi 'Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng : Bagaimana Regulasi dan Pengawasannya?' yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/10). (FOTO/IST)

Jakarta,koranindonesia.id-Kementerian Sosial (Kemensos) RI mendukung transparansi pengelolaan anggaran program, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021.

“Untuk transparansi pengelolaan anggaran program, perlu pengawalan dan pengawasan termasuk menggandeng Polri, Kejaksaan, KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/2/2021).

24 Feb 2021

Waspada, Waka MPR RI Ini Ingatkan Ancaman Covid-19 dari Luar…

23 Feb 2021

Menurut Dadang, Kemensos memiliki banyak program dengan anggaran besar misalnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan sasaran berbeda, yaitu klaster 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang paling bawah.

“Termasuk 18,5 juta KPM serta 10 juta KPM yang ada irisan dengan BPNT,” ujarnya.

Dadang mengatakan program-program dengan anggaran besar tersebut, yakni PKH dan BNPT merupakan program bersifat reguler.

Untuk BPNT disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Ia menambahkan, masih terdapat kendala terkait penyaluran bansos kepada masyarakat di lapangan. Namun, Kemensos terus berupaya agar tidak ada lagi praktik kurang tepat sasaran atau pun pemotongan serta pemaketan.

Sedangkan Bansos tidak tepat sasaran terkait erat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi isu karena data belum valid.

“Saat verifikasi dan validasi (verivali) data masih jadi masalah yang harus diantisipasi agar data yang terpisah-pisah dapat terintegrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah data penerima bantuan sosial (bansos) yang belum sesuai dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pusat.

Menurut Risma ketidaksesuaian data tersebut sangat rawan sehingga pihaknya pun meminta daerah untuk memperbaikinya.

“Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu, karena kalau tidak padan kita juga takut. Orangnya itu ada atau enggak kan kita nggak tahu,” ujarnya.

Risma mengatakan, sejumlah daerah memang telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil. (YDR)