Kemendagri Imbau Kades Sederhanakan Pembuatan Aturan
Jakarta,koranindonesia-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau semua Kepala Desa (Kades) di yang melaksanakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dapat menyederhanakan pembuatan peraturan.
Langkah tersebut diharapkan bisa mengatasi potensi terjadinya masalah penerapan anggaran.
Baca Juga
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, usai konferensi pers secara daring, mengenai perpanjangan PPKM Mikro, pada Sabtu (20/2/2021).
“Kami sudah minta agar para Kades dapat mempercepat pembuatan Peraturan Kades (Perkades) sehingga PPKM Mikro terlaksana,” katanya.
Menurutnya, setelah dibuat Perkades maka dapat ditetapkan Peraturan Desa (Perdes), dengan persetujuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kami juga sudah pantau desa-desa, dan umumnya sudah bergerak dengan pembentukan posko,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang pelaksanaan PPKM Mikro di 123 Kabupaten dan Kota, di tujuh provinsi di Jawa dan Bali yang akan berakhir pada Senin (22/2/2021).
PPKM Mikro diperpanjang mulai 23/2/2021 sampai 8/3/2021. (YDR)