Kemenag Percepat Penyatuan Kalender Hijriyah

JAKARTA,koranindonesia.id- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta jajaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk segera mewujudkan percepatan dari progres penyatuan Kalender Hijriyah nasional dengan melibatkan para pakar falakiah, astronomi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas Islam di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menag saat memimpin rapat terbatas pembahasan unifikasi atau penyatuan Kalender Hijriyah Nasional. Pasalnya lanjut Menag, pembahasan penyatuan kalender hijriah ini sudah mulai dibahas sejak tahun 1998.

Namun, hingga kini belum menemukan benang merah dalam mencari rumusan dalam penyatuan kalender hijriyah. Akibatnya ada sejumlah ormas di Indonesia menentukan kalender hijriyah sesuai dengan pendapatnya masing-masing, seperti awal ramadhan dan perayaan hari besar umat Islam lainnya.

Rapat digelar di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat, kemarin. Tampak hadir dalam rapat Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dan jajarannya serta Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI) Kemenag, Mastuki.

“Pertemuan para pakar falakiah dan astronomi dalam menentukan kriteria penyatuan kalender hijriyah menjadi penting. Sebab kriteria ini harus disepakati oleh segenap ormas Islam yang kemudian dilanjutkan dengan keluarnya fatwa dari MUI,” kata Menag.

Dalam waktu dekat, kata Menag, jajaran Ditjen Bimas Islam agar segera bersurat ke MUI untuk menyampaikan bahwa Kemenag ingin menghidupkan keinginan lama terkait penyatuan kalender hijriyah yang sudah digagas dan disepakati dengan cara mengumpulkan para pakar.

“Pemerintah tidak punya kewenangan untuk memaksa, yang bisa melakukan hal itu secara syar’i adalah MUI, khususnya dalam hal mengeluarkan fatwa,” sambung Menag.

Menurut Menag, pertemuan para pakar dan astronomi yang berasal dari ormas Islam tersebut bertujuan merumuskan dan menghimpun kriteria seperti apa yang bisa disepakati bersama dalam penyatuan kalender hijriyah. Selama tidak ada kesadaran bersama dari ormas Islam yang ada, maka penyatuan kalender hijriyah akan tetap berjalan sendiri-sendiri.

“Fungsi Bimas Islam memfasilitasi adanya forum kajian ilmiah untuk bagaimana unifikasi ini bisa diwujudkan dalam kajian akademik yang bisa disepakati tentang posisi hilal yang dimungkinkan untuk ditetapkan. Sebab yang bisa menyatukan dua kutub yang saling bersikukuh dalam menentukan kalender hijriyah adalah kajian akademik,” kata Menag.

“Semoga usai lebaran nanti bisa diwujudkan pertemuan para pakar falakiah dan astronomi dalam upaya merumuskan kriteria dalam penyatuan kalender hijriyah,” tandas Menag. (rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.