Banner sumsel

Kebutuhan Tinggi, Palembang Maksimalkan Pengelolaan Sawah Lebak

PALEMBANG, koranindonesia.Id-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang berencana untuk mengembangkan sawah lebak dengan dua kali tanam setahun. Hal itu dilakukan menyusul tingginya angka kebutuhan  yang tak sebanding dengan produksi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Sayuti mengatakan, area pertanian yang terbesar didominasi oleh tiga kecamatan yaitu Kecamatan Gandus, Kertapati, dan Kalidoni. Saat ini ada 6.028 hektar lahan potensi pertanian di Palembang.

“Lahan pertanian di Palembang ini didominasi di pinggiran sungai, seperti diantaranya di kawasan Sematang Borang 90 hektar, Plaju 250 hektar dan di 10 kecamatan lainnya,” ujarnya.

Palembang saat ini hanya mampu memproduksi gabah giling sebanyak 4-5 ton per hektar, jika diakumulasikan dalam satu tahun Palembang mampu memproduksi 26 ribu ton gabah giling. Sementara penduduka Palembang sekitar 1,8 juta jiwa dengan kebutuhan 96 Kg perorang per tahun.

“Palembang bukan kota penyuplay beras. Walaupun jumlah produksi tidak sebanding dengan banyaknya penduduk, tapi Palembang diuntungkan dengan banyaknya distributor beras yang masuk ke Palembang,” jelasnya.

Dengan demikian diharapkan dengan mengubah pola tanam sawah lebak menjadi dua kali ini akan meningkatkan jumlah produksi beras Palembang. Sehingga pada akhirnya tidak terlalu mengandalkan distributor beras dari luar.

Untuk mengoptimalkan produksi beras di Palembang, pihaknya melakukan dua kali panen selama satu tahun, April dan September. “Tahun depan kami mulai melakukan penanaman sebanyak dua kali dalam setahun, karena untuk menambah lahan pertanian baru tidaklah mudah, maka dari itu kami lebih fokus mengoptimalkan produksinya saja,” katanya.

Upaya tersebut juga dilakukan lantaran saat ini luasan pertanian di Palembang sudah banyak tergerus oleh pembangunan. “Dari luasan lahan potensi pertanian sudah tergerus 10 persen,” ujarnya.

Meski ada dalam aturan 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan terutama lahan yang milik masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengupayakan lahan pertanian masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sedang direvisi Pemerintah Kota Palembang.

“Dengan nantinya masuk ke dalam RTRW maka ada kekuatan hukum dan yang melanggar ada sanksi, sehingga lahan pertanian terlindungi,” jelasnya. (Iya)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.