Banner sumsel

Kejar Target Peningkatan PAD, BPPRD Muba Bidik Pajak Walet

SEKAYU, koranindonesia.id –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) berusaha secara maksimal menggali setiap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di 2019 mendatang, Badan Pengelola Pajak Retrebusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Muba membidik PAD, melalui sektor pajak dan Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan pada pengusaha pengelola sarang burung walet.

(FOTO/HUMAS PEMKAB)

Kepala BPPRD Muba Riki Junaidi menjelaskan, ada sekitar 1.734 gedung usaha burung walet yang berdiri permanen di Muba, namun 99,9% gedung tersebut belum mengantongi izin usaha dan IMB sehingga penarikan pajaknya tidak bisa dilakukan saat ini.

“Pada dasarnya petani walet bersedia mengurus IMB dan membayar pajak sesuai aturan yaitu 10% dari setiap transaksi penjualan, asalkan syarat dan pengurusan izin tersebut dipermudah dan dilakukan secara massal,” ungkapnya pada rapat koordinasi di Ruang Rapat Randik, Selasa (13/11/2018).

Dilanjutkannya, untuk mengoptimalkan PAD selama dua bulan terakhir, BPPRD bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba telah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, dan memanggil wajib pajak ke kejaksaan untuk diberikan penyuluhan tentang pajak dan IMB dalam perspektif hukum.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs H Apriyadi MSi menginstruksikan PTSP Muba untuk mengakomodir dan mempermudah pengurusan semua izin para petani walet, mengingat pada sektor ini menjadi potensi besar untuk menambah PAD Kabupaten Muba.

“Saya minta, jangan ada oknum pegawai yang menyulitkan pengurusan perizinan, ini tantangan dan peluang besar kita untuk meningkatkan PAD yang selama ini hanya Rp60 juta, menjadi mencapai Rp6,5 miliar tahun depan,” katanya.

(ded/rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.