Kejar Peningkatan APBD, Pemkot Palembang Naikan PBB

PALEMBANG, koranindonesia.id – Masyarakat Kota Palembang mengeluhkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berlipat ganda. Apalagi kenaikan ini tidak  disertai pemberitahuan terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Palembang.

Salah seorang Wajib Pajak (WP), Iman Handiman, warga Bukit mengatakan, sekitar satu pekan lalu dirinya melakukan pembayaran PBB di salah satu gerai minimarket yang melayani pembayaran PBB. Menurutnya, tahun lalu ia membayar tagihan Rp98.000. Namun tahun ini tagihannya naik hingga 300%.

“Tahun ini saya bayar Rp300 ribu. Kalau memang ada kenaikan, kenapa tidak ada informasi yang langsung ke masyarakat. Dan bukannya di 2018 itu Pemkot Palembang membebaskan PBB di bawah Rp100 ribu. Tapi ini masih bayar. Ini kan membingungkan,” ujarnya.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja, kenaikan NJOP ini sudah disosialisasikan melalui struktur pemerintahan hingga ke tingkat RT.  Hanya saja memang ini sepertinya tak disampaikan atau terjadi miss komunikasi sehingga informasi tidak sampai secara benar ke masyarakat.

“Kenaikan sebenarnya tidak drastis karena kenaikan itu bukan dihitung dari kena pajak, tapi nilai pokok atau nilai jual objek pajak. kelihatannya memang naik pajak kalau dengan penagihan,” katanya.

Shinta menjelaskan, kenaikan PBB hanya meliputi Bumi (penyesuaian nilai), sedangkan di bangunan tidak. “Penyesuaian hanya di bumi, kenapa hanya bumi, ini juga upaya untuk mengejar kenaikan target pajak menjadi Rp1,3 triliun, dari sebelumnya. Atau nilai kenaikan mencapai Rp550 miliar,” jelasnya.

Mengenai kenaikan ini, lanjutnya ini konsepsi atas naiknya target pajak agar berimbang. Dua konspsi, pertama pemaksimalan tapping box di tempat usaha sejak  2018 yang akan memasang 400 titik. Kedua ada penyesuaian NJOP bumi, sudah di godok 3 bulan sebelum di awal tahun ini di tanda tangani walikota yang memang kenaikan hak kepala daerah baik itu bupati dan walikota.

Kenaikan sesuai keputusan walikota nomor 17/2019 NJOP mencakup semua kecamatan dan jalan di Kota Palembang. Awal Mei, SPPT sudah dibagikan, kenaikan juga menyesuaikan, maka tidak semua yang mengalami kenaikan. Karena yang di bawah Rp300 ribu dihapuskan. Dimana tahun sebelumnya di bawah 100 ribu dibebaskan .

“Ini sifatnya subsidi silang, jadi meski naik tidak semua WP. Ada dibebaskan Rp31 miliar atau 263.709 WP yang kena hanya WP 116.236 (usaha dan pemukiman),” terangnya.

Sebenarnya lanjut Shinta, kenaikan sudah prediksi akan gaduh/diributkan WP, maka dari itu, pihaknya membuka pengaduan bagi WP yang merasa keberatan. “Bisa mengajukan keberatan dengan berbagai penyertaan alasan. Ini juga dikembalikan ke masyarakat baik dalam bentuk jalan, termasuk untuk sosial,” tukasnya.

Karena itu, kenaikan juga harus dipertimbangkan sebagai uapaya kenaikan APBD kota Palembang, BPPD sudah memperkirakan SPPT ini 80 persen saja berhasilnya, maka ada kenaikan Rp90 miliar. “Upaya kenaikan PAD kita tidak lepas untuk topangan untuk APBD 30 persen,” ujarnya (Iya)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.