Muba ramadhan
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Kebijakan Pemerintah Bisa Picu Gerakkan Radikal

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, menegaskan, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.

Menurut politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, ketika orang mengatakan bahwa negara tidak boleh masuk dalam ruang privat orang, individu. “Ini kan konsep yang ada di barat. Ini ideologi yang ada di barat,” kata Arsul Sani dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Menangkal Radikalisme bagi Generasi Muda” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Arsul kemudian memaparkan pengalaman dirinya sebagai anggota panja Rancangan KUHP. Ketika 22 Duta Besar negara uni Eropa ditambah duta besar uni Eropa nya jadi ada 23 datang pada saat itu ke Panja RKUHP menyampaikan penolakan, soal hukuman mati dan menggemakan, bahwa negara tidak boleh masuk dalam ruang privasi warga negaranya atau individu.

Dari yang disampaikan para Duta Besar itu, maka konsekuensinya pasal-pasal seperti perzinahan, perbuatan cabul, kumpul kebo harus dihapus.

“Kalau kita ikuti pasti akan menimbulkan reaksi yang sifatnya ideologis dan reaksi itu dalam tahap tertentu akan juga menimbulkan, katakan kalaupun bukan gerakan radikal, itu pasti juga pemikiran yang radikal. Ketidakpuasan yang kemudian digabungkan ketidakpuasan yang lain atau kebijakan pemerintah, itulah yang kemudian menimbulkan gerakan radikal,” tandasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.