Banner sumsel

Keberhasilan Raperda RZWP3K Butuh Dukungan Masyarakat

PALEMBANG, koranindonesia.id  – Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya berharap, Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Sumsel yang nantinya akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada “Sosialisasi Publikasi Publik Dokumen antara RZWP3K Provinsi Sumatera Selatan” di Gedung Bina Praja, Selasa (30/4/2019). Menurutnya, masyarakat bisa memberikan masukan serta, kritikan agar Raperda nanti sesuai yang diinginkan bersama, dan segera diselesaikan kemudian diajukan ke DPRD agar dibahas, dan segera disahkan.

Saat ini, ia menganggap belum adanya raperda RZWP3K di Sumsel merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Sebab, selama ini banyak kegiatan yang menganggu lingkungan di zona pesisir, dan tidak sesuai dengan penggunaanya, atau tak dimanfaatkan dengan baik, dan daerah kawasan hutan bakau di perairan Sumsel yang merusak lingkungan. Ia berharap ini harus dapat segera dipertahankan.

Menurut data dari Bappeda sebenarnya, permintaan RZWP3K sudah dimulai dari 2013 sampai 2014, sudah ada tindakan untuk masalah zonasi ini, namun dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai. Maka sebab itu ia meminta kepada pihak yang berkepentingan dapat bisa mengerti dan nantinya dapat melaksanakan aturan tata ruang pulau terpencil. “Jawabannya tidak ada yang lain Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang dirugikan, karena tanpa adanya aturan berlaku penyalahgunaan di zona pesisir terjadi,” ungkapnya.

Lanjut Mawardi, karenanya segala macam aktivitas di perairan Sumsel, khususnya Pulau Maspari dan Taman Sembilang di Kabupaten Banyuasin harus dipertahankan. karena banyaknya spesies tumbuhan dan binatang seperti tempat kepiting Soka sudah banyak berkurang. Diharapkannya peserta yang mengikuti kegiatan ini, bisa melaksanakan tugas, dan tanggung jawabnya bersama-sama. Bila Raperda itu disahkan, adapun rencana Pemprov Sumsel untuk bisa mengelolanya dengan baik.

(FOTO/HUMAS PEMPROV)

“Pemerintah berapa hari lalu mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepada pihak terkait, masyarakat, pengusaha, pihak lingkungan, serta kemaritiman tentang permasalahan zonasi ini dan termasuk kita konsultasi Kementrian melibatkan seluruh kementrian terkait. Kementrian sudah sepakat bahwa zonasi pesisir dan pulau-pulau terpencil kita harus selesaikan aturannya,” sebutnya lagi.

Oleh sebab itu, sebelum masuk ke pengesahan di DPRD Sumsel, ia pun membuka kesempatan jika ada masukan-masukan, dan kritikan dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, baik itu masyarakat, pengusaha, LSM, hingga pihak universitas, sepanjang untuk kebaikan ke depan, bisa disepakati, dan dapat diselesaikan bersama dalam aktivitas untuk masyarakat, khususnya di daerah pesisir di Sumsel. “Kemudian Langkah berikutnya kita diajukan ke DPR, karena pemerintah pusat tidak akan mengeluarkan izin lebih dari dasar luar itu, jadi istilahnya barangkali adalah pemerintah menaikan distribusi, karena tidak ada dasar selesaikan perda zonasi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel Widada Sukrisna mengatakan, bahwa Raperda ini sangat diperlukan, dan harus dipercepat karena menjadi dasar izin perairan dan pesisir di pulau kecil di Provinsi Sumsel.

“Dalam pasal 6 yang menyebutkan pengaturan tata ruang kelautan, daerah wajib menyusun rencana peraturan daerah, penyusunan wajib mengikuti panduan rencana pemerintah daerah dengan memerhatikan alur laut sesuau peraturan perundang-undangan dari pusat, seluruh provinsi dinaungi oleh Kementrian Kelautan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut selain hadir dari OPD dan pemangku kepentingan terkait, hadir pula Kepala Sub Direktorat Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut Dr. Ir. Krishna Samudra, M.Si.

(rel)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.