Kawal Tata Niaga Karet di Sumsel, Mabes Polri Turunkan Satgas Pangan

PALEMBANG, koranindonesia.id – Persoalan anjloknya harga komoditas karet di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) beberapa waktu belakangan ini, menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Karena itu, Mabes Polri menurunkan Satuan Petugas (Satgas) pangan untuk mengawal tata niaga karet.

Ketua Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Pol Niko Afinta mengatakan, harga karet saat ini memang mengalami anjlok sehingga menjadi keluhan para petani. Oleh sebab itu, pihaknya tergerak ikut membantu, mengkolaborasikan agar permasalahan ini dapat diselesaikan. “Semua permasalahan itu dapat dipecahkan dengan melakukan komunikasi dan kerjasama,” katanya saat ditemui di Mapolda Sumsel, Selasa (12/2/2019).

Diakuinya, dengan diterjunkannya tim satgas ini maka diharapkan mampu meningkatkan harga karet dengan melakukan upaya prefentif dan penegakan hukum jika ada ketimpangan. Menurutnya, kebutuhan petani saat ini yaitu peningkatan mutu, pembentukan Unit Pengelolan dan Pemasaran Bongkar (UPPB), serta penyiapan distribusi baik dari sarana angkutan dari pabrik maupun pedagang.

Dengan adanya pemenuhan ini maka diharapkan mampu dirasakan oleh para petani. Seperti mudahnya mendapatkan pupuk dan lain sebagainya. “Jika bahan baku karet ini sudah baik dan memenuhi standar internasional maka harganya akan naik,” terangnya.

Ia juga memastikan dengan terbentuknya satgas ini, tidak ada orang memanfaatkan keuntungan pribadi mereka. Karena itu, pihaknya akan kawal tata niaganya baik dari UPPB sampai dengan distribusi ke pabriknya. Satgas ini, dibentuk per hari ini di seluruh Indonesia. Namun, memang yang paling banyak itu di daerah Sumsel, Jambi dan Lampung. “Sumsel sendiri itu merupakan produsen karet terbesar di Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Alex K Eddy mengatakan saat ini harga karet memang masih belum baik. Dimana harga karet diatas kapal atau FOB yakni sebesar USD1,33 per kilogram.

Sedangkan, harga ditingkat petani yang belum memiliki UPPB berkisar Rp 5 ribu dan Rp 7 ribu per kilogram. Untuk harga karet di tingkat UPPB yakni sebesar Rp8.000 ke atas per kilogram. “Karena itu, ini menjadi perhatian agar harga karet dapat meningkat apalagi jumlah petani karet di Sumsel mencapai 500 ribuan,” katanya.

Karena itu, diharapkan dengan kerjasama Satgas Pangan ini mampu meningkatkan harga karet di Indonesia terutama di Sumsel. Menurutnya, permasalahan saat ini yaitu infrastruktur jalan. Dimana banyak akses jalan yang hancur sehingga mempengaruhi tata niaga karet.

Karena itu, pembangunan aspal karet juga mampu menjadi solusi untuk meningkatkan harga karet di Sumsel. “Kami harap upaya yang dilakukan ini berdampak baik untuk meningkatkan harga karet,” tutupnya.

(ram)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.