Muba ramadhan
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Kasus Rasisme Keturunan Asia di AS, Sjarief Hasan Bilang Begini

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, menyoroti kasus rasisme anti keturunan Asia, khususnya keturunan China yang terjadi di Amerika Serikat.

Menurut Syarief Hasan, Amerika Serikat ini memang sangat kompleks sekali persoalannya. “Tapi sebenarnya banyak persoalan yang sudah mulai di atasi sedikit demi sedikit kemudian muncul lagi pemicu,” kata Syarief dalam Diskusi Pilar MPR RI “Menyoal Rasisme Anti Asia Di AS, Bagaimana Nasib WNI Kita?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Meski tidak langsung menuding mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, namun Syarief bilang setiap statement Presiden itu sangat menentukan.

“Kita tidak mengatakan biang keroknya tetapi sebenarnya seorang presiden kan itu harus bisa membaca kira-kira isu yang paling kritis. Isu yang paling sensitif di negaranya kan harus apa. Jadi dia (Donald Trump – red) begitu memberikan statement yang cukup memicu,” papar Syarief.

Syarief menambahkan, banyak statment-statmennya yang kadang masih bisa menjadi influencer bagi siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan.

Kejadian tentang Rasisme di AS sendiri sebenranya begitu banyak. “Kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai sekarang sudah puluhan ribu. Untuk perlakuan rasisme yang dialami orang Indonesia ini, itu penangannannya kurang lebih antara 68-73%. Artinya tidak semuanya ditangani dengan bagus,” terang Syarief.

Atas kenyataan tersebut, sambung anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor dan Cianjur ini, sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia. “Sehingga dimanapun ada warga negara berada itu harus dilindungi secara total dan tindak lanjutnya sementara antara multilateral dan bilateral dan sebagainya, sudah diatur dalam banyak undang-undang,”.

Meski Undang-undang Nomor 1 yang mengatur tentang Konvensi Wina sudah lama dilakukan kemudian muncul lagi Undang-Undang Nomor 37, kemudian Undang-Undang 39 dan sebagainya. Ditambah Peraturan Menteri Luar Negeri juga sudah mengharapkan itu.
“Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya supaya pemerintah kita itu bisa melindungi warga negara republik Indonesia yang ada di luar negeri,”.

Menurut Syarif banyak faktor yang harus didorong, Pertama tentunya yang penting adalah bagaimana seorang Dubes itu bisa mengetahui tentang kondisi geografi kondisi sejarah dan kondisi masyarakat di negara tempat bertugas.
“Dengan demikian dia bisa memprioritaskan, katakanlah kalau seorang Dubes yang ditempatkan di Amerika Serikat nanti, akan ada penggantian Dubes itu sudah harus memahami. Sehingga di dalam program kerjanya ke depan itu bukan hanya care terhadap ekonomi dan diplomatik, tetapi juga care terhadap menyangkut masalah perlindungan warga negara Indonesia,”.
Kedua, ini biasanya menyangkut masalah anggaran. “Kita tahu anggaran kita sangat terbatas. Sehingga kami di Komisi I, supaya mendukung agar bagaimana anggaran kementerian luar negeri itu dinaikan dan bagaimana agar perlindungan terhadap warga negara Indonesia itu di seluruh dunia itu bisa betul-betul dilindungi secara adil dan betul-betul memperhatikan kesejahteraan mereka,”.

“Saya pikir ini juga yang harus menjadi perhatian, bahwa ada perlakuan rasisme di satu negara terhadap terhadap warga negara tertentu. Saya pikir itu memang sering terjadi. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melindungi warga negara kita. Itu yang paling penting dan ini yang harus kita tingkatkan,” tandasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.