Banner sumsel

Kasus KUR Fiktif, Mantan Anggota DPRD Mura Dihukum 7 Tahun Penjara

LUBUKLINGGAU, koranindonesia.id Mantan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) periode 2009-2014, Budiman (50), dijatuhi vonis hukuman tujuh tahun penjara, serta denda sebesar Rp500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (7/6/2018), kemarin.

Selain Budiman, majelis hakim di Pengadilan Tipikor Palembang, juga memberikan vonis terhadap terdakwa Mantan Kabag Kredit BNI yakni Rendi Defriza, dengan kurungan penjara selama 15 tahun serta denda Rp1 miliar, subsider satu tahun kurungan penjara, dalam kasus yang sama, hanya saja Rendi Defriza Absensia, hanya berkas perkaranya saja yang disidangkan, Rendi saat ini masih berstatus buron.

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Hj Zairida melalui Kasi Pidsus M Naimullah mengatakan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Hadi Prasetyo yang didampingi hakim Anggota Abu Anifa dan Harizon Mega Jaya.

“Keduanya terbukti bersalah melanggar tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31/ 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” Kata Naimullah, Jumat (8/6/2018).

Sebelumnya, Hj Zairida bersama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diana Wulan Traya dan Nanda Hardika, menuntut terdakwa Budiman dengan kurungan penjara selama 10 tahun dan Rendi Defriza dengan pidana penjara selama 15 tahun.

“Dengan putusan majelis tersebut, terdakwa Budiman terima dan kami pun menerimanya. Artinya, putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah),” tegasnya.

Diketahui, kasus yang membuat Rendi Defriza dan Budiman menjadi terpidana ini, terjadi pada 2012 silam. Selaku penyedia pemasaran bisnis BNI 46 cabang Lubuklinggau, Rendi bertanggung jawab terhadap kegiatan pengucuran dana pinjaman BNI yang mengatasnamakan Miko Restiawan dan kawan-kawan. Namun dana yang dikucurkan tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan pengucuran dana investasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, data-data nasabah yang diajukan juga fiktif, kelengkapan admintrasi lain dan dalam pelaksanaan kredit investasi KUR 2012 itu terdapat kesalahan, dan tidak mengacu pada aturan atau dasar hukum yang telah ditetapkan oleh BNI 46 cabang Lubuklinggau.

Kemudian, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Sumatra Selatan (Sumsel) No. SR 407/PWO7/5/2014 tanggal 07 Juli 2014, diketahui kerugian keuangan negara sebesar Rp13 miliar. (san)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.