Banner sumsel

Kasus Habib Rizieq, PKS Imbau Masyarakat Percayakan pada Pemerintah

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemeriksaan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Habib Rizieq Shihab, terkait dugaan pemasangan bendera berlafaz kalimat tauhid di kediaman Habib Rizieq  di Arab Saudi, membuat Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Luar Negeri Arya Sandhiyudha angkat bicara.

Ia berharap masyarakat, khususnya yang berada di Indonesia mempercayai proses penyelesaian dan penanganan kasus ini, kepada pemerintah Republik Indonesia (RI).

Dikatakan Arya Sandhiyudha, kasus yang menimpa Habib Rizieq di Arab Saudi ini, tidak boleh menjadi bahan praduga di tengah masyarakat. Untuk itu PKS berharap dan percaya dengan kedaulatan setiap negara. Apa yang dilakukan Dubes Rİ untuk Saudi menurutnya, sudah on the track.

Arya meyakini kebijakan pemerintah Arab Saudi tidak bisa dicampuri pihak lain, khususnya yang berkaitan dengan penanganan persoalan hukum. Dia menepis anggapan yang menyatakan, pemerintah Indonesia ikut punya peran dalam pemeriksaan Habib Rizieq oleh intelijen Saudi.

“Prinsipnya semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat, tidak mungkin ada campur tangan dari suatu negara lain, untuk itu, kita percayakan penanganan masalah ini pada pemerintah RI,” terangnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Disebutkan Arya, PKS meminta masyarakat İndonesia jangan terjebak pada polemik pro kontra terkait isu tersebut. Menurutnya, informasi yang bisa dipercaya adalah yang bersumber dari pemerintah.

Untuk itu, lebih tepat bagi masyarakat, untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah Rİ dan tetap menjaga persatuan nasional.

“Apa yang diterima oleh publik berupa informasi mengenai penahanan seorang Habib Rizieq oleh aparat keamanan Arab Saudi di Mekah, hendaknya publik mengklarifikasi terlebih dahulu, terkait kebenaran informasi tersebut ke Kemlu langsung. Bukan ke pihak lain atau sosial media,” paparnya.

Menurutnya, saat ini Pejabat Fungsi Kekonsuleran KJRI Jeddah sedang memberikan pendampingan kekonsuleran kepada Habib Rizieq.

“İni harus kita percaya sebagai bentuk standard yang juga diberikan kepada semua WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Tentunya hukum dan aturan setempat harus dihormati. Apalagi Habib Rizieq sudah kembali ke rumahnya. Polemik isu ini mesti diakhiri,” tandasnya.

(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.