Banner pemprov Sumsel Vaksin
Muba vaksin maret 2021

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Anies Disarankan Terapkan Lockdown Akhir Pekan

JAKARTA, koranindonesia.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan segera menerapkan opsi lockdown akhir pekan untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota yang semakin parah.

Terobosan dengan cara mengadopsi kebijakan dari Turki ini diyakini bisa meredam lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota yang selama Januari hingga Februari 2021 ini berada atas 3.000 kasus per hari.

Adapun opsi lockdown akhir pekan kini sedang dipertimbangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang diberlakukan sejak 15 Januari 2021 hingga kini gagal meredam lonjakan wabah global yang telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Jakarta itu.

“Enggak akan selesai (kasus COVID-19) kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan aturan,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/2/2021).

Lukmanul mengatakan, belajar dari kegagalan PSBB ketat yang masih berlangsung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus lebih tegas lagi dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan, jika tidak, kebijakan ini juga bakal sia-sia dan kasus COVID-19 tetap meroket.

“Pokoknya harus tegas, selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak,” tuturnya.

Menurut Lukmanul tingginya penularan kasus corona yang terjadi pada periode PSBB ketat ini salah satunya dipicu oleh pergerakan warga di luar rumah. Ketika pemerintah tidak bisa mengontrol hal ini, maka penyebaran wabah juga jelas semakin tidak terkendali.

“Memang faktanya di Sabtu-Minggu karena perkantoran tutup banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak hanya ke pasar, ke mall, tapi juga ke tempat-tempat rekreasi termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga keluar kota. Ini semua dapat menimbulkan interaksi yang pada akhirnya terjadi kerumunan yang dapat berdampak pada penyebaran COVID-19,” tegasnya.

Ariza melanjutkan, sembari menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat dalam satu atau dua hari kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal merundingkan kemungkinan untuk menerapkan peraturan ini. Gubernur Anies Baswedan dan stakeholder terkait bakal mengkaji kemungkinan penerapan peraturan ini.

“Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti pak gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI dimungkinkan,” tuntasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.