Banner april lebaran
Pemprov Ramadhan

Kasus Covid-19 Bertambah, Pemerintah Bakal Pantau 98 Daerah Yang Terapkan PPKM

JAKARTA, koranindonesia.id – Presiden RI Joko Widodo meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai salah satu upaya penanganan Covid-19, dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2/2021).

“Dalam ratas tadi arahan arahan Presiden agar penanganan COVID-19 dilakukan secara lebih efektif dan tentu bisa dilakukan dengan optimalisasi dari efektivitas dari pada PPKM. Arahan Presiden pendekatannya berbasis mikro atau ditingkat lokal,” ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, yang dimaksud dengan pendekatan mikro adalah dilakukan mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW dan melibatkan satgas pusat sampai satgas terkecil. “Tentu kegiatan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum,” jelasnya.

Dia juga mengatakan pelibatan aktif Babinsa, Babinkamtibmas dan Satpol PP dalam operasi yustisi, dengan dibantu TNI dan Polri, dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk tracing.

Menurutnya, pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yustisi lingkup mikro ini dan akan melakukan evaluasi secara dinamis.

“Pemerintah akan berkonsentrasi pada 98 daerah yang melaksanakan PPKM,” demikian Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar pertemuan yang membahaspemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ket atyang dinilai gagal meredam lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini.

“Nanti Presiden satgas pusat dan jajaran lainnya termasuk hari ini nanti siang akan ada rapat,” kata Wakil GubernurDKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) di Polda Metro Jaya, Rabu (3/2/2021).

Politisi Gerindara ini mengaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengikuti apapun keputusan rapat hari ini. Tetapi dia berharap ada modifikasi peraturan atau terobosan baru pada penerapan PPKM selanjutnya.

“Apapun kebijakan yang diambil kami akan laksanakan sepenuhnya,” tuturnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.