Banner Pemprov 17 Agustus

KASAD Bilang Perlunya Komponen Cadangan untuk Jaga Kedaulatan RI

JAKARTA, koranindonesia.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Andika Perkasa, menilai persoalan besar yang dihadapi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI adalah persoalan personel TNI yang terbatas jumlahnya dibanding luas wilayah NKRI. Untuk menghadapi persoalan ini diperlukan terobosan-terobosan, seperti perlunya komponen cadangan. Selain itu Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan negara-negara lain.
“Bicara menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia, personel TNI masih kurang. Di tengah keterbatasan anggaran kita perlu mencari solusi, yaitu komponen cadangan. Solusi ini masih digunakan negara-negara maju dan negara kaya. Kita mencari terobosan di tengah keterbatasan anggaran,” katanya dalam Roundtable Discussion dengan tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Roundtable Discussion yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR juga menghadirkan narasumber antara lain KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, pakar hukum laut Prof De Hasyim Djalal, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Dr Ir Hasanuddin Zainal Abidin.
Andika mencontohkan kurangnya personel AD pada saat pengamanan Pemilu 2019. Jumlah personel TNI AD sekitar 300 ribu orang. Sedangkan jumlah TPS mencapai lebih dari 800 ribu TPS. “Tidak mungkin personel TNI AD mengamankan setiap TPS,” tuturnya.
Karena itu, Andika mengungkapkan perlu terobosan di tengah keterbatasan anggaran, yaitu solusi menggunakan komponen cadangan di luar tentara reguler. Solusi ini digunakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Bahkan, di Amerika, komponen cadangan melakukan berbagai tugas termasuk tugas tempur di luar negeri.
Selain menggunakan komponen cadangan, Andika menyebutkan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara RI perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan negara lain. “Kita tidak bermusuhan dengan orang (negara) lain,” ujarnya.
Andika memberi contoh negara Venezuela. Negara asing ikut campur dalam kemelut di Venezuela. “Venezuela menjadi miskin mendadak. Inilah apa yang disebut sebagai proxy war. Intinya Indonesia bisa juga menjadi sasaran. Mungkin juga melalui orang di Indonesia sendiri yang sudah terkena pengaruh,” jelasnya.
Untuk itu, Andika mengharapkan Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain.
“Kita perlu menjaga komunikasi atau hubungan internasional yang lebih dekat supaya kita tidak diganggu,” tambahnya.
Sementara itu,  KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji memaparkan beberapa persoalan besar yang sifatnya struktural yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut. Persoalan besar itu terkait dengan personel, komponen cadangan, komponen pendukung dan peralatan-peralatan.
Persoalan besar itu erat kaitannya dengan upaya untuk mempertahankan wilayah kelautan kita yang masih sangat lemah. Seperti juga AD, Angkatan Laut juga memiliki persoalan anggaran, sehingga masalahnya bersifat sangat struktural.
Tak jauh berbeda, KASAU juga mengungkapkan persoalan anggaran yang sangat terbatas. Padahal dari segi Alutsista dibutuhkan Alutsista yang mengikuti perkembangan jaman untuk memperkuat aspek ketahanan TNI AU. “Kami mengajukan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp 42,9 triliun, hanya dipenuhi Rp 14,3 triliun, atau hanya 33,36%,” ujarnya.
Pakar hukum laut Hasyim Djajal juga mengakui kurangnya anggaran RI untuk bidang pertahanan. “Ini cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lain,” ujarnya.
Hasyjim Djalal memberi contoh, untuk tahun 2012, anggaran pertahanan RI adalah sekitar US$ 7 miliar, sedangkan RRC US$ 110 miliar, India US$ 60 miliar, Amerika US$ 739 miliar dan Singapura US$ 9,93 miliar. “Sampai saat ini anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah mencapai 1% dari GDP,” katanya.
“Untuk 2019, anggaran pertahanan Indonesia adalah Rp 108,36 triliun atau sekitar 4,4% dari total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 1.461,1 triliun. Jumlah itu kurang dari 1% dari GDP Indonesia tahun 2019,” imbuhnya.
Sebelumnya dalam pengantar  Rountable Discussion, anggota Lembaga Pengkajian MPR Dr Ir Pataniari Siahaan mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Pasifik. Dengan posisi itu, Indonesia tidak bisa mengelak dari isu kawasan dan global, termasuk perang dagang Amerika dan China. Indonesia terkena imbas dari perang dagang tersebut, antara lain ekspor Indonesia menurun.
Posisi di kawasan Asia pasifik, lanjut Pataniari, Indonesia juga terpengaruh ketegangan di kawasan seperti konflik di Laut Cina Selatan, dan juga konflik di Myanmar. Lebih jauh lagi, konflik di Timur Tengah juga berpengaruh pada Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia ini tak luput dari sasaran ideologi transnasional, kejahatan antar kawasan, terorisme, peredaran narkoba, illegal logging, trafficking (perdagangan manusia).
“Indonesia menghadapi ancaman terorisme, radikalisme, separatism, bencana alam, dan lain-lain. Ancaman militer dan non militer. Masalah lain, ancaman akibat IT dan merebaknya media sosial. Berkembangnya hoax, ujaran kebencian sehingga menimbulkan ketegangan,” kata Ketua Steering Comitte Roundtable Discussion ini.
Menurut Pataniari, masalah pertahanan dan keamanan diatur dalam Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut mempertahankan negara. Dia berharap Roundtable Discussion ini menyumbang pemikiran ke depan bagaimana kita memiliki wilayah negara dan bagaimana mengatur pertahanan keamanan dalam rangka mempertahankan Indonesia.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.