Banner sumsel

Kalau Dirasa Ada Kecurangan, Ini Kata Mahkamah Konstitusi

JAKARTA,koranindonesia.id- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima pengajuan sengketa Pemilu 2019 baik Pilpres maupun Pileg pada Selasa (21/05/2019), sejak KPU menetapkan hasil rekapitulasi Pilpres 2019 pada Senin (20/5/05/2019) dini hari tadi.

Juru bicaranya MK Fajar Laksono mengatakan sekiranya ada pengajuan permohonan bisa langsung diproses. Sebab siapa pun berhak untuk mengajukan keberatan kalau dirinya merasa dicurangi dalam pemilu yang berlangsung.

Kendati demikian MK tetap akan memastikan terlebih dulu terkait Surat Keputusan Penetapan KPU, yang berfungsi sebagai acuan penentuan batas waktu pengajuan permohonan. Sehingga secara garis besar, MK sudah siap, Gugus Tugas sudah siaga menerima pengajuan.

“Begitu pula dengan prasarana dan pengamanan, intinya ada laporan kecurangan pemilu kita akan tindaklanjuti,” ungkapnya saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (21/05/2019).Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.

Diakuinya ada sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Adapun tahap pertama adalah pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23 hingga 25 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legilatif pada 8 Mei hingga 25 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon kemudian dilanjutkan dengan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli. Tahap kelima adalah penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.

Tahap selanjutnya adalah Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus.

“Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK,” tandasnya. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.