Banner sumsel

Kafe Diduga Milik Mantan Pejabat Pemkot Palembang, Segera Dieksekusi

PALEMBANG, koranindonesia.id – Berdasarkan rapat gabungan antara OPD terkait yang dipimpin Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, akhirnya Kafe Tamsar yang berdiri ruang terbuka hijau di Jalan Kolonel H Burlian, yang berdiri di samping stasiun LRT Palembang akan dibongkar.

Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, jika pemilik kafe tidak mengindahkan surat peringatan satu (SP1) yang telah dilayangkan, maka pembangunan kafe berbentuk kontainer ini akan segera dieksekusi. “Kita sudah melakukan sidak (inspeksi mendadak). Dimana memang ada bangunan tempat makan di atas fasilitas umum milik Pemkot,” ujarnya, Senin (1/4/2019).

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Inspektorat dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Palembang. “Fasilitas umum itu hanya diperbolehkan untuk masyarakat seperti taman bermain. Artinya, tidak boleh ada bangunan lain apalagi bangunan komersil,” paparnya.

Jika ini dibiarkan, maka ditakutkan akan berdampak pada fasilitas-fasilitas umum lain. Ditanya soal kepemilikan kafe tersebut yang disinyalir merupakan milik mantan pejabat Pemkot Palembang, Fitri mengaku tak pandang bulu. “Kalau salah ya kita tindak, tak ada alasan apapun,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu membenarkan, Kafe Tamsar memang dibangun diatas lahan fasilitas umum. “Sesuai hasil keputusan rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Palembang Kafe Tamsar ini diberikan Surat Peringatan (SP) I yang berarti stop operasional,” jelasnya.

Pihaknya masih menunggu selama 7 hari kedepan untuk dilanjutkan ke SP 2, dan begitupun seterusnya hingga SP 3. Menurut dia, jika sifatnya usaha dan bangunan, artinya harus ada izin ke Dinas PU dan pihak kecamatan, serta lalu lintas yang menjadi tanggung jawab pihak Dishub. “Tinggal menunggu 7 hari kedepan diberikan SP 2 dan SP 3, kemudian langsung eksekusi (dibongkar), jika bangunan itu masih berdiri,” pungkasnya.

(iya)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.