Kadispenad : Netralitas TNI di Pilkada Jangan Diragukan Lagi

PALEMBANG, koranindonesia.id –  Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigen TNI Alfret Denny D Tuejeh menjamin netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2018.

Menurutnya, dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan Pemilu Legistlatif (pileg) dan Pemilu Presiden (pilpres) 2019 mendatang, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh netralitas TNI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono.

Dalam pernyataan resminya di Mabesad, hari ini, Jumat (22/6/2018) Brigen TNI Alfret Denny D Tuejeh menyampaikan, bahwa bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit.

Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. “Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” kata Kadispenad.

Selanjutnya, dalam menyikapi situasi politik  yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan 27 Juni nanti, Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan Pilkada dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” imbuhnya.

Lebih lanjut,  dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan TNI dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan, bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34/ 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh  rakyat dan bangsa Indonesia,” beber lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1988 ini.

“Saya ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi” imbuhnya pula.

Masih menurut Kadispenad, dengan adanya perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari Ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah netralitas.

Ditambahkannya, jika pun prajurit TNI AD ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

“Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara, tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia,” sebutnya.

Kemudian, bagi TNI AD perilaku tidak netral ini, tidak hanya akan menciderai kepercayaan masyarakat, namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan, bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah Undang – Undang (UU).

Atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik terhadap netralitas TNI. “Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores, bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu,” pungkas Kadispenad.(win)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.