Jokowi : Pertemuan Ulama-Umaro, Perkuat Ukhuwah dan Bicarakan Masalah Umat

JAKARTA, koranindonesia.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam acara pertemuan dengan para Kiai/Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (7/2/2019) menyampaikan, bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah antara ulama dan umaro, serta membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keumatan.

“Insyaallah negara ini akan tetap adem-ayem, tenteram, dingin, dan sejuk, karena saya meyakini apabila para ulama sudah memberi tausiyah dan wejangan pada umatnya, pada santrinya, inilah yang selalu dijadikan panutan,” ujar Jokowi dilansir setkab.go.id, Kamis (7/2).

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi berita-berita fitnah, hoaks, yang bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di negara tetangga lainnya. “Ini juga terjadi di negara-negara lain, karena adanya keterbukaan media sosial. Kalau dulu koran bisa diedit, bisa dikoreksi oleh redaktur, oleh redaksi, sekarang semua masyarakat, individu, pribadi-pribadi bisa membuat opini koran sendiri-sendiri, ini bedanya,” terang Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mencontohkan misalnya Perdana Menteri Malaysia, Sultan Brunei, Perdana Menteri di Eropa dan Timur Tengah juga mengeluhkan hal yang sama, mengenai penyebaran isu-isu hoaks melalui media sosial yang tidak dapat dihambat dan dilarang.

Menurut Presiden, hal penting diantaranya adalah, bagaimana membentengi pribadi-pribadi yang ada di negara ini, dengan sebuah budi pekerti yang baik, karakter keislaman yang baik, karakter ke-Indonesiaan yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan nila-nilai agama yang baik.

“Saya kira bentengnya seperti itu. Bukan dilarang, bukan di blok karena itu justru makin membuat lebih besar lagi, membuat kalau dalam istilah medsos malah lebih viral lagi. Dan repotnya memang negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik,” ujarnya seraya menyampaikan bahwa ada agenda pemilihan bupati/wali kota, gubernur, dan presiden.

Tahun yang  lalu, sambung Presiden, ada 171 pilkada, sebelumnya 101 pilkada. “Jumlah yang tidak sedikit, inilah saya kira yang juga mempengaruhi situasi politik yang ada di  tanah air, baik di pusat, di Jawa maupun di daerah, baik di luar di Pulau Jawa,” tambahnya.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya, jika kedewasaan semua pihak dalam berpolitik itu sudah matang, tentu yang namanya fitnah dan hoaks tidak akan menjadi masalah. “Problemnya memang, kita sedang dalam tahapan proses menuju ke sebuah kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Sehingga, seringkali berita-berita fitnah itu sangat mengguncang masyarakat, sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya,” papar Presiden seraya memberi contoh mengenai isu PKI dan kriminalisasi terhadap ulama yang menyerang dirinya.

Jokowi mengaku bicara apa adanya, dan setelah empat tahun baru sekarang dirinya menjawab tuduhan tersebut. “Saya, sudah hampir empat setengah tahun diam dan sabar saja. Enggak pernah jawab, komentar. Tetapi sekarang saya perlu jawab. Menjawab itu bukan marah loh ya, menjawab. Tolong dibedakan,” jelasnya pula.

Mengenai isu antek asing, Presiden menjawab bahwa selama dirinya memerintah Blok Mahakam dan Blok Rokan yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan luar negeri saat ini telah dikelola oleh Pertamina.

“Alhamdulilah tahun kemarin juga sudah dimenangkan oleh pertamina, Alhamdulilah. Enggak mudah, kalau mudah sudah dari dulu diambil alih. Jawaban saya ya gampang saja. Terus pertanyaan saya, antek asingnya di mana? Terakhir, akhir 2018 kemarin, alhamdulilah yang namanya Freeport yang sudah dikelola, dikuasai oleh yang namanya Freeport McMoran, dari Amerika Serikat,” sebut Jokowi seraya menambahkan bahwa di tambang tersebut, masih memiliki kandungan tembaga yang banyak dan memiliki nilai hingga 2.400 triliun.

Untuk proses ambil alih Freeport ini, Presiden mengaku bukan persoalan mudah karena jika mudah tentunya hal itu telah dilakukan sejak dahulu. “Jadi terus antek asingnya di mana pertanyaan saya, ini jangan politik bolak-balik. Politik dibolak dibalik hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ini empat tahun kita lakukan ini, bukan barang mudah, bukan pekerjaan mudah, bukan negosiasi yang mudah,” jelas Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara bercerita bahwa menteri yang menjalankan juga bertanya apakah perintah yang disampaikan telah dihitung dan dikalkulasi risikonya. “Kalau saya memerintahkan sesuatu, sudah saya hitung, sudah saya kalkulasi, dan risiko-risiko yang ada menjadi tanggungan  saya. Saya sampaikan itu,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.