Banner sumsel

Jokowi Klarifikasi, Soal Pernyataan Tidak Ada Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Tiga Tahun Ini

PANDEGLANG, koranindonesia.id – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Debat Capres Kedua, di Hotel The Sultan, Minggu (17/2) malam tadi, yang menyebutkan tidak ada kebakaran hutan di Indonesia dalam tiga tahun ini, menuai tanggapan negatif dari sejumlah kalangan masyarakat, khususnya netizen. Di media sosial facebook misalnya, sejumlah akun memposting foto Jokowi saat berada di lahan bekas terbakar di Kalimantan tahun lalu. Akun lainnya mengunggah sanggahan dari Greenpeace Indonesia, terkait pernyataan Jokowi tersebut.

Dalam kesempatan menjawab pertanyaan wartawan, saat melakukan kunjungan kerja di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019) Jokowi pun mengklarifikasi persoalan tersebut. Menurutnya, terkait kebakaran hutan, yang disampaikannya adalah bahwa pemerintah bisa mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. Artinya, bukan tidak ada, tetapi turun drastis, hingga 85% lebih.

“Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura, Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud,” kata Jokowi, dilansir setkab.go.id, Senin (18/2).

Lebih lanjut Jokowi menekankan, artinya bukan tidak ada sama sekali kebakaran hutan, tapi mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai lebih dari 85%. Sementara terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan. Ia mengingatkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.

Sekarang ini, ungkap Presiden, untuk pembebasan infrastruktur itu dapat dikatakan tidak banyak terjadi konflik. “Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya, konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” imbuh Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengemukakan, data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk impor jagung dan beras, diperoleh dari Kementerian dan Lembaga (K/L). Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden memperkirakan kemungkinan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi. “Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” timpal Jokowi pula.

Ia mengambil contoh, yang berkaitan dengan impor jagung, Presiden menjelaskan, sudah mengkonfirmasi lagi ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan (Mendag), jika pada 2018 jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton. Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Presiden Jokowi menekankan, bahwa impor itu yang pertama dilakukan untuk cadangan strategis. Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana; yang ketiga juga jaga-jaga kalau gagal panen, kalau juga ada hama.

“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegas Presiden.

(ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.