Banner sumsel

Jika Penolakan Prabowo Inkonstitusional, Demokrat Tidak Mau Terlibat

JAKARTA,koranindonesia.id- Partai Demokrat, yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga menegaskan tak mau terlibat dalam penolakan hasil penghitungan suara KPU oleh BPN Prabowo Sandi apabila dilakukan dengan cara inkonstitusional. Pernyataan ini dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon, di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dikatakannya Partai Demokrat, mempersilakan BPN menolak hasil pemilu asalkan dilakukan melalui jalan konstitusional melalui hukum yang berlaku.

“Menolak itu kan bagian dari hak peserta pemilu yang diatur UU,” ungkapnya kepada wartawan.

Dijelaskannya aturan soal perselisihan pemilu diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Dalam aturan tersebut dijelaskan, jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara sehingga peserta pemilu dalam hal ini pasangan calon menolak penetapan KPU, maka penolakan disalurkan melalui jalur hukum untuk dibuktikan ulang kebenarannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Di forum inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Pemilu ini kan ada mekanisme dan tata caranya,” terangnya.

Ditegaskannya jika jalur konstitusional seperti itu yang akan ditempuh Prabowo-Sandiaga, Jansen menyatakan Demokrat siap mendukung. Namun bila penolakan dilakukan dengan cara-cara di luar jalur hukum, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dengan tegas menyatakan tidak mau ikut terlibat, meski berada dalam satu koalisi.

“Sepanjang menolak hasil Pemilu yang disampaikan Pak Prabowo itu ditempuh melalui jalan konstitusional kami Partai Demokrat pasti akan dukung,” paparnya.

Namun jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka partai Demokrat menolak untuk terlibat. Jansen yang baru saja menjadi saksi pleno rekapitulasi KPU pusat itu menyatakan, Demokrat siap menjaga keutuhan bangsa.

“Partai berlambang mercy ini menyarankan penolakan hasil pemilu dilakukan sesuai aturan yang berlaku” tegasnya.

Sebagai partai yang dipimpin oleh mantan Presiden yang pernah menjaga Indonesia ini selama 10 tahun tetap utuh dan rukun, tentu jalan Demokrat adalah jalan konstitusional yang menghindari betul perpecahan di bangsa ini. Sepanjang masih tersedia jalan konstitusional yang cara kerjanya masih bisa kita awasi bersama, mari kita tempuh jalan itu dulu.

Soal klaim kemenangan yang dinyatakan pasangan nomor urut 02, ia menyebut hal tersebut masih tergolong wajar. Jansen juga menilai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin melakukan hal serupa. Dengan situasi politik yang masih sangat panas setelah pemungutan suara saat ini, dan masih belum adanya pengumuman pemenang maka tentu masing-masing koalisi mencari cara untuk mencari legitimasi dari rakyat.

“Klaim kemenangan oleh masing-masing pihak adalah wajar di saat juri belum menentukan pemenangnya kan,” tandas juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.