Banner sumsel

Jika Melihat Hal Ini, Masyarakat Diminta Segera Melapor ke Bawaslu atau Pihak Berwajib

JAKARTA, koranindonesia.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang, politik Sara dan penyebaran berita bohong (hoaks) dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Komitmen itu dikatakan Ketua Bawaslu, Abhan di pelataran Wisata Kota Tua, Jakarta Barat (27/10/2018).

Dijelaskannya, apabila ada masyarakat yang melihat kecurangan politik uang, politik Sara dan politik Hoaks diminta untuk langsung melaporkannya ke pihak berwajib setempat atau Bawaslu.

“Politik uang dan politisasi Sara dan Hoaks adalah hambatan untuk mewujudkan pilpres yang berkualitas, semua elemen bangsa terutama yang terlibat dalam kepemiluan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Oleh karena itu, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya kepada wartawan, di Wisata Kota Tua, Sabtu (27/10/2018) sambil menambahkan untuk politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia.

Pilkada sebelumnya, kata dia, Bawaslu mencatat tujuh daerah yang rawan melakukan praktik politik uang. Dari ke tujuh daerah yang rawan tersebut di antaranya adalah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Adapun potensi penggunaan Sara, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terjadi di beberapa provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Terakhir, kata Abhan, Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018.

Untuk itu, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa, khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

“Melalui deklarasi ini kita hendak menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu Partai Politik,Kementerian Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih,” tandasnya.
(erw)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.