Banner sumsel

Jika Kekuatan Parlemen Didominasi Pro Pemerintah Bakal Terjadi Tirani

JAKARTA, koranindonesia.id – Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Djuanda, setuju harus ada pengontrol pemerintah di parlemen.

 

“Meski dalam sistem undang-undang dasar 45 kita  tidak mengenal adanya kata oposisi, namun demikian fungsi-fungsi dari oposisi-oposisi itu sendiri tetap ada dan tetap dijalankan oleh  para partai-partai yang saya katakan bukan pantai pemerintah,” terang
Djuanda dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema:  ‘Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Istilah Oposisi?’ di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

 

Menurutnya, yang penting  yang penting dalam negara demokrasi, khususnya Pancasila itu adalah bagaimana kontrol atau pengawasan dari sosial sociaity. Kemudian lembaga-lembaga yang berwenang seperti apa yang dikemukakan dalam sistem  undang-undang dasar 1945.

 

Karena, sambungnya, ketika kekuatan menumpuk di dalam satu tangan, itu namanya tirani dan otoriter absotlute akan terjadi.
“Nah ini yang kita sangat tidak menginginkan dan ini akan terjadi nanti apabila katakanlah rekonsiliasi dalam konteks bahwa rekonsiliasi hingga masuk ke kabinet semua,” urai Djuanda.

 

Apalagi jika kemudian hanya  tinggal PKS saja. “Saya kira tidak elok  dalam rangka kita membangun demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila ke depan,” tukasnya.

 

Djuanda sendiri melihat ada gejala-gejala PKS akan ditinggalkan. Dari empat partai atau lima partai kemarin yang berkoalisi dalam rangka mendukung Prabowo ini ada gejala indikasi dua atau tiga akan  bergerak ke tempat yang lain.”Sehingga kalau ini terjadi saya kira akan tinggal dua partai lagi yaitu Gerindra sama PKS,” katanya.

 

Kalau  terjadi ada pergerakan ke gerbong lain misalnya tinggal dua,  maka ini sangat tidak balance. “Sehingga persentase tinggal 80-20 atau persentasenya hanya 78 persen dan 22 persen. Ini tidak seimbang,” tandas Djuanda. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.