Janji PKS Perjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor Tidak Relevan

JAKARTA, koranindonesia.id – Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah ternyata kurang setuju dengan janji politik PKS yang akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang dalam Pemilu 2019, yang dinilainya tidak relevan.

“Itu salah itu ya. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju, mengurangi motor. Karena motor menurut saya, mohon maaf ya, kendaraan darurat,” kata Fahri, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Sebab, menurut Fahri, untuk menuju peradaban yang lebih maju, seharusnya mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak. Seperti Singapura, pajak kendaraan bermotor dinaikkan setinggi-tingginya dengan tujuan agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum.

“Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah. Yang kita tambah itu adalah mass public transportation (transportasi umum massal),” tambahnya lagi.

Majunya peradaban suatu kota, masih menurut anggota DPR dari dapil NTB itu, ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya sepeda motor.

“Ini (PKS) mau berjuang buat siapa? Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong,” ucap Fahri.

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengatakan, seharusnya politik dijadikan ajang untuk memperjuangkan perlindungan bagi rakyatnya. Bukan untuk kepentingan elektoral semata.

Almuzzammil Yusuf (FOTO/IST)

“Kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu. Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik,” sebutnya.

Janji yang disampaikan PKS itu, menurut Fahri adalah cara berpikirnya yang salah dan kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini. “Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS, gimana sih,” kata Fahri yang juga menilai janji pemberlakuan SIM seumur hidup, juga merupakan cara berpikir yang salah.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018) lalu, berjanji akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019.

“Ini (janji PKS) bukan pencitraan. Dengan penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat, yang semakin berat,” kata Al Muzzamil.

Sedang pajak sepeda motor yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.