Banner pemprov Sumsel

Jamaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Akali Penerapan Visa Progresif

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada calon jamaah haji (CJH) asal Indonesia untuk tidak mengakali penerapan visa progresif yang dibebankan pemerintah Arab Saudi kepada calon jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya.

Hal ini diungkapkan Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), di ruang kerja Ketua DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

“Pengenaan visa progresif umrah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi berdasarkan nomor pasport. Tak jarang jamaah dari berbagai negara mengakali dengan membuat pasport baru atau e-pasport, sehingga nomor pasportnya berbeda dengan pasport yang lama. Saya himbau agar jamaah Indonesia tidak melakukan hal ini. Karena niat ke Tanah Suci untuk ibadah, maka cara-cara yang dilakukan pun seyogyanya juga dilakukan sesuai aturan,” kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Karenanya, Bamsoet juga mengajak IPHI untuk bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah dan DPR RI. Terutama dalam mengedukasi masyarakat agar bisa mendapatkan informasi yang utuh seputar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

“Misalnya, masih banyak yang salah paham bahwa Visa Progresif Umroh sebesar 2.000 real (sekitar Rp 8,3 juta rupiah) yang dinilai memberatkan jamaah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Padahal ketentuan tersebut datangnya dari Pemerintah Arab Saudi. Tak hanya Umroh, pemerintah Arab Saudi juga mulai mengenakan Visa Progresif Haji,” urai Bamsoet.

Awalnya, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, aturan Visa Progresif Umroh tersebut berlaku lima tahun. Namun karena banyak negara-negara berpenduduk muslim yang keberatan, termasuk Indonesia, pemerintah Arab Saudi merevisinya menjadi 2 tahun. Aturan ini bukan untuk menghalangi, namun untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang agar bisa melakukan ibadah umroh dan haji.

Diberitakan sebelumnya, masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sudah dibuka sejak 19 Maret 2019, lalu. Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Muhajirin Yanis mengingatkan, bahwa mulai tahun ini Pemerintah Saudi memberlakukan kebijakan baru, visa progresif bagi jamaah haji dan petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang teridentifikasi sudah pernah berhaji.

Terkait hal itu, Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor  140/2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440H/2019 M, dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118/ 2019 tentang Pembayaran Visa Bagi Jemaah Haji dan TPHD Tahun 1440H/2019M. “Bagi jamaah haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji akan dikenakan biaya visa sebesar SAR2.000 atau setara Rp7.573.340,00 dengan kurs SAR1 senilai Rp3.786,67,” terang Muhajirin Yanis di Jakarta, Minggu (24/3) lalu.

(mar/ded)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.