Banner sumsel

Izin Habis & Keluarkan Ijazah Bodong, Pemilik PTS Dijebloskan ke Penjara

 

PALEMBANG, Koranindonesia.id – Ketua dan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Sekolah Harapan Sofyan Sitepu dan Maimunah Sitorus diamankan anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel.

Pasangan suami istri ini terpaksa menghadapi proses hukum karena menerbitkan ijazah sebagai bukti kelulusan di Akademi Farmasi (Akfar) dan Akademi Perekam dan Informatika Kesehatan (Apikes) kampus tersebut tidak terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Alumni yang telah tiga tahun menempuh masa pendidikan merasa tertipu dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. “Ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan tapi tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur Kemenristek Dikti,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Supriadi menjelaskan, kasus ini terungkap setelah para alumni merasa curiga saat kampus tidak mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang biasa diberikan kepada calon tenaga kesehatan.

Atas kejanggalan tersebut mereka mengecek ke Kemenristekdikti dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), sehingga didapati bahwa perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan tidak memiliki izin atau ilegal.

“Kasus ini terungkap setelah salah satu mahasiswa atau lulusannya mengecek. Ternyata kampusnya tidak terdaftar. Kalau tidak dicek mungkin sampai sekarang kita tidak mengetahui,” ujar Supriadi.

Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumsel Kombes Pol Yustan Alpiani menjelaskan, sejak 2009 silam, perguruan tinggi tersebut sudah bermasalah soal izin, lantaran tidak mengurus izin lebih lanjut guna menyelenggarakan pendidikan tinggi.

“Memaang pada 2004-2009 yayasan itu memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi izin tidak lagi diurus dan sudah mati. Sehingga saat di wisuda para lulusan tidak terdaftar dan meski mereka sudah mendapat , tapiizazah tetap saja tidak sah,” tegas Yustan.

Menurut Yustan, langkah yang diambil pemilik yayasan untuk terus membuka pendaftaran mahasiswa baru merupakan pelanggaran hukum, karena dalam Undang-undang pendidikan dijelaskan mengenai syarat utama sebuah penyelenggara pendidikan adalah memiliki izin.

Untuk itu berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan pada 31 Mei 2018 lalu, karena dianggap merugikan sekitar 64 lulusan pihaknya mengamankan Ketua dan Pembina di Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Sekolah Harapan.

“Kasus ini tetap bergulir, Kejaksaan juga sudah menyatakan berkas lengkap. Untuk tersangka, Maimunah Sitorus ini merupakan Ketua yayasan dan Sofyan Sitepu selaku pembina yayasan. Keduanya tahu bila izin sudah lama tidak diperpanjang, tapi tetap melakukan penerimaan. Artinya ada unsur kesengajaan dalam kasus ini,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, atas kasus ini pihaknya menjerat kedua tersangka dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 171 Jo Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang penipuan dalam dunia pendidikan dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. (sup)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.