Ini Sikap Fraksi Golkar di MPR Terkait Amandemen UUD 1945

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Indris Laena, menegaksn, terkait wacana Amandemen Terbatas UUD 1945, pihaknya masih mempertimbangkan dan terus melakukan kajian lebih jauh.

Menurut Idris, meski negara memang harus memiliki haluan untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya.”Namun pertanyaannya, siapa yang harus membikin pokok-pokok haluan negara ini?,” kata Idris dalam diskusi Empat Pilar “Mungkinkah Amandemen (Terbatas) Konstitusi Terwujud?” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ketika sebelum Reformasi, posis MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Maka pokokpokok haluan negara yang dulu disebut garis-garis besar haluan negara itu dibuat oleh MPR.

“Kemudian MPR mengamanatkan kepada presiden terpilih. Maka presiden dulu disebut dengan mandataris MPR. Sehingga menjalankan garis-garis besar haluan negara Itu,” papar Idris.

Persoalannya, kedudukan MPR, DPR, Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lain itu kan sama. Sehingga tidak mungkin MPR membuat garis-garis besar haluan negara yang kemudian harus dilaksanakan oleh Presiden.

“Konsekuensinya ada dua. Pertama harus kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika itu dilakukan konsekuensinya lagi adalah maka kita harus mengamandeman Undang-Undang Dasar ’45,” katanya.

Menurut Idris, menyikapi hal tersebut Fraksi Golkar di MPR RI terus menggali pendapat masyarakat yang ternyata ada tiga kelompok masyarakat yang memberikan arah dan pendapatnya.

Satu, ada yang justru menghendaki kembali kepadaUUD 1945 yang asli dan murni. Sesuai dengan undang-undang Dasar sebelum amandemen.

“Kedua, ada yang menghendaki supaya, kalau begitu undang-undang Dasar 45 amandemen terbatas saja. Terbatas itu artinya cukup membuat pasal yang mengatur tentang perlunya garis-garis besar haluan negara. Konsekuensinya berarti MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara,” jelas Idris.

Yang ketiga, seperti rekomendasi Fraksi Partai Golkar setuju pada pokoknya supaya ada pokok-pokok haluan negara. Supaya menjadi pegangan siapapun jadi Presiden. Tapi tidak harus juga harus dibikin oleh MPR.

“Cukup dibikin dalam bentuk undang-undang. Toh, undang-undang itu adalah produk negara juga. Karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR. Kemudia dibahas bersama Presiden. sehingga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, kira-kira begitu,” tukasnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.