Banner sumsel

Ini Penjelasan Seskab Soal Pertemuan Parpol dengan Presiden di Istana

JAKARTA,koranindonesia.id-Pertemuan sejumlah partai politik dengan presiden di Istana Negara merupakan permintaan dari partai yang bersangkutan. Tidak ada pembicaraan terkait politik lebih banyak silahturahmi, memperkenalkan diri, dan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh partai yang bersangkutan.

“Jadi sama sekali tidak ada kemudian inisiatif dari Presiden,” kata Seskab Pramono Anung kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3) petang.

Pertemuan-pertemuan itu, jelas Seskab, kebanyakan adalah silaturahmi, memperkenalkan diri, dan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh partai yang bersangkutan. Sebelumnya Partai Solidaritas  Indonesia (PSI) dan Partai Perindo menyambangi Istana Negara (baca https://koranindonesia.id/headline/giliran-petinggi-perindo-bertemu-jokowi/)

Soal yang datang adalah partai pendukung pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2014-2019, Seskab mengatakan, itu kebetulan. Namun ia menegaskan, bahwa Presiden sama sekali tidak ikut dalam persoalan pembahasan yang bersifat politik atau konsolidasi atau apapun.

Seskab menjamin Presiden memberikan perlakuan yang sama kepada pimpinan partai, termasuk kemudian kalau partai di luar non pemerintahan, seperti Partai Gerindra, atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika bermaksud melakukan silaturahmi.

“Presiden adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan untuk itu,” tegas Pramono seraya menambahkan, inti dari pertemuan itu adalah lebih pada silaturahmi. Ia menambahkan bahwa tidak ada hal yang berkaitan dengan pembahasan politik praktis.

Mengenai adanya pengaduan ke Ombudsman terkait pertemuan Presiden dengan pimpinan PSI, Seskab mengatakan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semuanya harus menempatkan pada proporsinya pada persoalan hukum itu sendiri.

Ia meyakini Presiden Jokowi sangat taat dan patuh pada aturan main, pada undang-undang, pada hal yang diatur. Karena dalam semua hal dalam pengambilan keputusan, lanjut Seskab, Presiden selalu konsider terhadap hal itu. Namun demikian, Seskab tidak menghalangi terhadap adanya pengaduan masalah tersebut. “Ini negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu berbeda pendapat, melakukan sesuatu itu  baik-baik saja, monggo-monggo  saja. Yang enggak boleh itu kalau melakukan fitnah, hoax, menyebarkan kebencian dan sebagainya,” kata Pramono.

Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan pertemuan PSI  dengan Jokowi di Istana. ACTA melaporkan ke Ombudsman karena ada dugaan maladministrasi dalam pertemuaan tersebut.  (ard/setkab)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.