Muba ramadhan
Banner pemprov Sumsel Vaksin

Ini Pandangan Pengamat Politik Terkait KLB Demokrat

JAKARTA,koranindonesia.id—Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memilih Moeldoko sebagai ketum partai mendapat tanggapan dari sejumlah pengamat politik di Indonesia. Berikut Tanggapan Para Pengamat:

1.Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno.

Apa yang menimpa Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menurut Adi akan menjadi momok bagi parpol lainnya. Ada potensi besar parpol lain “dibegal” oleh unsur eksternal di kemudian hari. Kedua, ke depan, kasus kudeta Demokrat melalui skenario KLB ini akan menjadi momok menyeramkan bagi semua partai. Partai mana pun sangat potensial dibegal di siang bolong oleh pihak luar. Nanti pertarungan akhirnya di SK Menkum HAM.

Terkait hal ini, Adi menyarankan persoalan legalitas parpol yang selama ini diatur Kemenkum HAM dicabut karena dinilai rentan secara politis. Adi menyarankan urusan legalitas parpol diatur oleh KPU atau lembaga independen lainnya.

“Karenanya, ke depan legalitas partai politik jangan lagi diberikan kepada Menkum HAM yang posisinya sangat politis. Rentan sebagai alat kepentingan politik. Karena menteri yang menjabat partisan dari parpol tertentu. Sebaiknya kewenangan untuk mengesahkan sebuah partai politik dimandatkan ke KPU,” ucap Adi.

“Lembaga netral dan keputusan politiknya kolektif kolegial bukan tergantung satu orang. Kinerjanya pun bisa diaudit dewan kehormatan. Selama kebasahan partai diserahkan ke Menkum HAM, selama itu pula pembegalan partai akan terus berulang. Karena pertarungan akhir di Menkum HAM,” imbuhnya.

2. Peneliti politik senior LIPI Siti Zuhro, punya pandangan tersendiri terkait KLB di Sumatera Utara. Menurutnya, KLB tersebut sebagai anomali politik dan demokrasi.

“Tentu tidak lazim. Meskipun pernah ada KLB sebelum-sebelumnya yang melanda partai-partai politik, KLB versi Sumut ini tergolong tidak lazim menurut saya. mengapa? Ya karena yang menggelar KLB itu tidak mengikuti AD/ART partai dan bahkan Ketum yang dimunculkan juga bukan kader. Ini tentu untuk pegiat politik,  pegiat demokrasi intelektual akademisi yang belajar demokrasi ini membingungkan,” katanya dalam Polemik Virtual Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/21).

Bahkan Siti menyebut KLB Partai Demokrat itu sangat memprihatinkan. Pasalnya mengabaikan etika politik dengan melanggar aturan internal partai. Siti berpendapat, KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. “Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini,” ungkapnya.

3. Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, ikut menyoroti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara.

Menurut Saiful Mujani, kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat oleh orang di luar partai adalah kejadian yang pertama kali di Indonesia. Ia menilai peristiwa ini adalah kemunduran demokrasi. Sebab, pejabat negara seharusnya melindungi semua partai di era demokrasi seperti sekarang ini.

“Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. kasus PDI misalnya. di era demokrasi sekarang, demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa,” ungkap Mujani melalui akun pribadi twitternya @saiful_mujani, dikutip Sabtu (6/3/2021).

“Demokrasi dunia sekarang memang sedang mundur (backsliding). menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru hasil demokrasi sendiri. kita mungkin masuk di sini,” imbuhnya. (Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.