Banner Pemprov 2020
kopri

Ini Niatan Anies Baswedan Naikan UMP DKI Jakarta Rp 4,4 Juta

 

JAKARTA, koranindonesia.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp4,4 juta pada 2021. Kenaikan UMP hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak wabah virus corona atau Covid-19.

Gubernur Anies Baswedan membeberkan, alasan Pemprov DKI menaikan UMP agar perekonomian di Jakarta berkembang di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, kenaikan UMP merupakan upaya Anies Baswedan menerapkan keadilan di Jakarta.

“Intinya Jakarta ingin adil,” tegas Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pandemi Covid-19 memang mengguncang berbagai sektor di Jakarta. Namun di sisi lain penyakit menular ini juga berdampak pada pertumbuhan sejumlah sektor lainnya. Meski demikian, Anies tidak merincikan sektor apa yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi.

“Pandemi ini juga membuat beberapa sektor juga tumbuh lebih pesat lebih cepat. Jadi efek dari Pandemi tidak seragam. Ada yang penurunnya lebih cepat ada yang stabil dan berkembang lebih cepat,” tuturnya.

Masih kata Anies, bagi perusahaan yang tidak menaikan UMP harus mengajukan permohonan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta. Pengajuan itu disertakan laporan keuangan perusahaan selama setahun terakhir.

“Perusahaan bisa mengajukan kepada Disnaker yang akan memberikan keputusan bahwa memang terdampak atau tidak. Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, sektor yang tidak terdampak krisis kesehatan itu seperti, bidang farmasi, telekomunikasi dan jasa keuangan. Ketiga sektor ini dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan tahun depan.

“Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat. Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal,” kata Andri.

Bagi perusahaan yang tidak mengajukan permohon dianggap sudah memenuhi kriteria menaikan UMP 2021. Namun kata Andri regulasi menaikan UMP masih digodok pihaknya. Peraturan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

“Memang secara detail akan kita susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti apa. Ini kan masih jauh, masih dua bulan,” ucapnya.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.