Ini Kata PPP Mengenai Rencana Aksi 22 Mei 2019

JAKARTA,koranindonesia id- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut rencana aksi 22 Mei 2019 membuat masyarakat tidak nyaman. Meski demo dijamin konstitusi, untuk itu PPP memandang setiap kegiatan harus sesuai koridor hukum.

Waketum PPP Arwani Thomafi mengatakan rencana aksi pada 22 Mei 2019 telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman di tengah masyarakat. Kendati sebagai bagian dari hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, konstitusi juga memastikan hak-hak tersebut harus dalam koridor hukum dan moral.

Arwani meminta seluruh persoalan di Pemilu 2019 diselesaikan lewat jalur hukum.

Dia juga meminta semua pihak menghadirkan ketenangan di negeri ini. Untuk itu PPP mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam Pemilu 2019 diselesaikan dengan konstitusional melalui lembaga-lembaga formal yang tersedia seperti Bawaslu terkait penyelenggaraan, DKPP terkait penyelenggara, serta Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil pemilu.

“Menyerukan kepada elite politik, agamawan, kalangan intelektual dan berbagai stakeholder lainnya untuk menyuguhkan narasi di publik yang menyejukkan dengan menghindari narasi provokatif dan agitatif,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (19/05/2019).

Arwani menyeru kepada segenap kader PPP untuk terus berdoa. Dia sangat berharap Pemilu 2019 berakhir damai. Apapun hasilnya dan siapa yang terpilih harus diterima dengan lapang dada. (erw)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.