Banner Pemprov 2020
Banner 23 September

Ini Jawaban Pinangki Soal Uang 10 Juta USD untuk Pejabat Kejagung dan Hakim MA

JAKARTA, koranindonesia.id – Terdakwa Pinangki Sirna Malasari melalui tim kuasa hukumnya menyatakan dakwaan terkait permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji sebesar 10 juta USD (Dolar Amerika Serikat) atau setara Rp 140 miliar lebih kepada pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA) itu tidak disertai alat bukti yang cukup.

Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Terdakwa Pinangki saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada persidangan lanjutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/9/2020).

“Bahwa dalam dakwaan ketiga, pada intinya Terdakwa (Pinangki) dituduh melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberi uang sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta dollar Amerika) kepada pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung,” kata Tim Kuasa Hukum Terdakwa Pinangki Jefri Moses dalam membacakan eksepsi.

Menurut Tim kuasa hukum terdakwa, permufakatan jahat pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) itu tidak dibuktikan dengan keterangan saksi yang menyebutkan adanya kesepakatan untuk memberikan uang sebesar 10 juta USD kepada pejabat di Kejagung dan hakim di MA.

“Dalam berkas perkara tidak ada 1 saksi pun yang menerangkan adanya kesepakatan antara Terdakwa Pinangki, Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) untuk memberikan uang ke pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung terkait dengan upaya mendapatkan fatwa MA,” paparnya.

Bahkan dikatakan tim kuasa hukum Pinangki, penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejagung dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga tidak mengungkap dengan jelas siapa pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang akan diberi uang tersebut, seandainya benar “quod non” ada permufakatan jahat yang dilakukan Terdakwa dengan tersangka Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra. Penyidik dan JPU, dikatakan Jefri, tidak mempunyai bukti apakah uang 10 juta USD sudah diberikan atau belum.

“Sebab dalam berkas perkara pun tidak ada bukti yang jelas mengenai hal tersebut,” sambungnya.

“Dengan demikian, tuduhan penyidik dan JPU terhadap Terdakwa Pinangki dalam dakwaan jetiga tidak berdasarkan alat bukti yang cukup,” tambah tim kuasa hukum.

Tim kuasa hukum terdakwa Pinangki menjelaskan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik Joko Soegiarto Tjandra maupun Andi Irfan Jaya tidak menyatakan adanya kesepakatan untuk memberikan uang kepada pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung tersebut.

“Bahkan Joko Soegiarto Tjandra menerangkan tidak pernah menyetujui hal tersebut dan memilih untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya,” ucapnya.
Meski demikian, pengajuan fatwa ke MA untuk membebaskan Djoko Tjandra dari hukuman eksekusi atau penjara selama 2 tahun merupakan suatu proses hukum yang sah dan tidak dilarang oleh hukum.

Atas dasar hal tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyimpulkan dakwaan ketiga yang disusun JPU tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

Pasalnya, dalam dakwaan ketiga, JPU menuduh Terdakwa Pinangki melakukan permufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra untuk memberikan uang sebesar USD 10.000.000 (sepuluh juta dollar amerika) kepada pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

“Bahwa uraian tersebut tidak menyebut dengan jelas siapa pejabat di Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang akan diberikan uang oleh Terdakwa, Andi Irfan Jaya dan Joko Soegiarto Tjandra,” tegasnya.

Selain itu, kata Jefri, JPU juga tidak menguraikan dengan jelas peran Terdakwa Pinangki dalam permufakatan pengurusan atau penerbitan fatwa MA. Kemudian apa yang telah dilakukan untuk melaksanakan pemberian (uang) kepada pejabat Kejagung dan hakim MA yang tidak jelas namanya tersebut.

“Dengan demikian, dakwaan ketiga dari JPU tersebut tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengenai kecermatan, kejelasan dan kelengkapan Surat Dakwaan,” tandasnya.

Diketahui, ada dugaan Djoko Tjandra memberikan sebagian uang dari nilai 10 juta USD atau setara Rp 148 miliar kepada tersangka Andi Irfan Jaya yang juga politikus Nasdem DPW Sulsel ini. Dalam Action plan diketahui Djoko Tjandra menjanjikan uang 10 juta USD apabila pengurusan fatwa MA itu berhasil dan tidak di eksekusi saat buronan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali ini ke Indonesia.

Sebelumnya, terdakwa Pinangki Sirna Malasari salah satunya didakwa melakukan permufakatan jahat dan melanggar pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejumlah pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, Ke-1 Primair, yakni Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dakwaan Subsidiair, melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dakwaan ke-2, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kemudian dakwaan ke-3, Primair melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 88 KUHP.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.