Banner Muba 23 – 31 Juli 2021
banner Pemprov Juni

Ini Isi Surat Muhammadiyah Kepada Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

JAKARTA, koranindonesia.id – Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo berisi sikap MHH terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat dikirim pada 16 Agustus 2021, ditandatangani Ketua MHH PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Sekretaris Rahmat Muhajir Nugroho, dan Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

“Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pendapat sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” Kata Trisno dalam siaran persnya yang diterima Jum’at (20/8/2021)

Dia mengungkapkan surat yang dikirim kepada Presiden Jokowi berisi tiga permintaan. Pertama, meminta Presiden Jokowi untuk mengambil proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil TWK.

Kedua, meminta untuk memutihkan nama 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK atas pertimbangan laporan akhir Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan terjadi maladministrasi dan pelanggaran hak asasi.

“Ketiga, meminta Presiden untuk mengangkat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK sebagai pegawai ASN di KPK,” imbuhnya.

MHH Muhammadiyah menekankan perlu presiden mengambil alih proses alih status pegawai KPK dan membatalkan hasil TWK sebagai bentuk komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia berharap Presiden Jokowi tegas dalam mengevalusi pimpinan negara yang terlibat dalam assesmen pegawai KPK.

“Karena telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia,” kata Trisno.(Mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.