Banner sumsel

Ini Dasar Hukum Anies Berikan Dana APBD untuk Ormas

JAKARTA, koranindonesia.id – Kucuran APBD kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dalam membenahi kampung-kampung kumuh, sudah sesuai dengan intruksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/ 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Begitu disampaikan Anies menanggapi adanya kritikan terkait pemberian APBD untuk sejumlah ormas. “Pemprov DKI mengikuti Perpres Nomor 16 /2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Anies di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menuturkan, ada empat tipe swakelola yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 16/ 2018.  Yakni, pemerintah untuk langsung mengerjakan program, menunjuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga mengerjakan bersama-sama. \

Hingga memungkinkan pemda mengajak ormas maupun masyarakat, melaksanakan program pemerintah tersebut. Disini masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam membangun wilayahnya. “Jadi, memang PP baru yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian, terkait pengawasan penggunaan APBD, akan diatur dalam peraturan gubernur (Pergub). Dan, saat ini  sedang disusun oleh “anak buahnya” di Pemprov DKI. Diharapkan, bakal tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun daerah. “Lewat ini, kegiatan bisa dikerjakan secara gotong royong. Ya pemerintah, ya juga masyarakat,” tandasnya.

(mar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.